Din Syamsuddin Pertanyakan Pembatalan Haji 2021 dengan Alasan Pandemi

JawaPos.com - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyatakan, keputusan pemerintah tentang pembatalan haji kiranya dapat ditinjau kembali. Dia menyebut, Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan terkait keputusan pelaksanaan ibadah haji untuk negara yang tergabung dalam organisasi kerja sama Islam (OKI).

"Sesuai surat yang beredar baik dari Dubes Saudi di Jakarta maupun dari Dubes RI di Riyadh, ternyata Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia belum mengumumkan undangan haji kepada negara-negara anggota OKI," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Jumat (11/6).

Din meminta, Pemerintah mengintensifkan komunikasi dan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi. Bila perlu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghubungi langsung Raja Salman, atau Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam untuk bertemu Raja Salman.

"Diyakini bahwa Kerajaan Saudi Arabia akan memperhatikan Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia," tegas Din.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini pun mempertanyakan, apakah Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan haji tahun ini jika nanti diberi kuota. Termasuk, apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak Arab Saudi atas rekomendasi WHO.

"Sehubungan dengan itu, adalah tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi di Jakarta. Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi tapi keputusan Pemerintah Indonesia (Menteri Agama)," ucap Din.

Oleh karena itu, masyarakat termasuk DPR perlu meminta penjelasan atau transparansi Pemerintah Indonesia mengapa membatalkan pemberangkatan haji 2021.

"Benarkah karena alasan Covid-19 saja? pembatalan pemberangkatan haji dapat dinilai Pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29 bahwa Pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadat," pungkas Din.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan terkait pembatalan keberangkatan ibadah haji bagi Indonesia. Dia menegaskan, hal ini sudah melalui perhitungan yang matang, apalagi tidak bisa serta merta langsung memberangkatkan jamaah haji begitu saja.

“Jadi gini, kira-kira kalau Pemerintah Saudi memutuskan (kuota), kita tiba-tiba bisa langsung berangkat gitu, bisa nggak, kalau mau ke bali, bisa nggak mau berangkat, kan harus packing segala macem,” jelas dia di kantornya, Rabu (9/6).

“Kita sudah semua disiapkan, kita semua sudah siap 100 persen pemberangkatan, tapi yang di Saudi gimana, kan itu harus sign contract macam-macam, kita mau sign contract gimana, wong kuota belum diberikan,” sambungnya.

Apalagi juga untuk penerbangan internasional, Indonesia masih dalam daftar suspend (penahanan). Jadi, kembali ia menegaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang.

“Penerbangan di-suspend di sana, ini clear jelas, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan jamaah haji, tidak ada yang lain, kita lebih menyayangi jamaah haji, nyawa keselamatan jamaah haji,” pungkas Yaqut.