Publik Nekad Mudik, Faskes Daerah Siap-siap Hadapi Lonjakan Kasus Baru

JawaPos.com - Meski sudah dicegah dan diimbau agar tak mudik tahun ini, ribuan pemudik nyatanya tetap memaksakan diri untuk pulang kampung. Padahal mutasi virus Covid-19 dari berbagai negara seperti India dan Afrika Selatan sedang mengintai. Jika terjadi lonjakan kasus di daerah, bagaimana kesiapan RSUD dan fasilitas kesehatan di sana?

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya mengimbau pemerintah daerah untuk terus memperkuat aturan protokol kesehatan ketat. Selain itu meningkatkan fungsi posko tangguh dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan RSUD agar meningkatkan kapasitas layanan ruang isolasi dan juga ICU. Jangan sampai ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) menjadi membeludak.

"Saat ini sudah diminta RS siapkan isolasi. Kami terus menantau tren peningkatan dari hari ke hari dan juga tren peningkatan kasus," kata Nadia kepada JawaPos.com, Senin (10/5).

Menurutnya, satgas juga meningkatkan kewaspadaan untuk segera melakukan intervensi. Belajar dari pengalaman tahun lalu, kata dia, dengan adanya SE Menkes untuk segera mengantisipasi dan menyiapkan tempat tidur perawatan dan isolasi bila angka BOR batas minimal sudah mendekati kritis.

Hal senada diungkapkan Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito. Peniadaan mudik, kata Prof Wiku, sudah dianalisis cukup lama. Jadi sekitar 1 atau 1,5 bulan sebelum bulan Ramadan sudah ada koordinasi antar kementerian lembaga untuk membahas peniadaan mudik.

"Mengingat pembelajaran satu tahun yang lalu, bahwa setiap kali liburan panjang termasuk Idul Fitri selalu meningkatkan kasus dalam jumlah yang sangat tinggi bahkan bisa lebih dari 100 persen," jelas Wiku.

Menurutnya, waktu yang paling kritis dalam mudik ini adalah adalah 6-17 Mei. Namun, Wiku memahami budaya mudik sulit ditinggalkan maka banyak yang melakukannya sebelum tanggal 6 Mei.

"Maka dari itu kita antisipasi itu, maka kita buat aturan lagi untuk pengetatan mulai dari 22 April-5 Mei. Tapi rupanya dengan pengetatan itu kita lihat secara nasional di beberapa tempat tertentu ternyata terjadi orang yang menggunakan persyaratannya sesuai dengan persyaratan dan prinsipnya mudik. Dan ini tentunya jadi beban pemda yang harus mengantisipasi lonjakan orang yang datang dan potensi terjadinya penularan.

"Karena orang-orang yang datang ini seharusnya memahami kondisinya. Belum tentu setiap daerah memiliki kesiapan yang sama dalam menerima orang yang mudik. Mereka biasanya lebih muda dan risiko di daerah lebih tinggi untuk ketemu orang-orang yang tua karena mereka rentan terhadap Covid-19 jika tertular. Pantauan kami melihat banyak orang yang memaksakan mudik meskipun kami lihat dari analisis kami juga sudah ditekan," tutupnya.