Anggaran Rp 500 T, Kemiskinan Cuma Susut 0,6 Persen

JawaPos.com  – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas membuka fakta memprihatinkan. Menurut dia, saat ini anggaran pengentasan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun. Namun, dengan dana sebanyak itu, angka kemiskinan hanya berkurang 0,6 persen.

Menurut Azwar Anas, dana Rp 500 triliun itu tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Sementara itu, pengurangan 0,6 persen tertuang dalam target prioritas pemerintah. Mantan bupati Banyuwangi itu menilai pemanfaatan dana yang begitu besar ternyata belum mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Apalagi, banyak anggaran yang tersedot untuk kegiatan perjalanan dinas, seminar, dan sejenisnya.

Untuk meningkatkan hasil pengentasan kemiskinan dari anggaran jumbo tersebut, Kementerian PAN-RB menggulirkan program reformasi birokrasi tematik. Salah satu tema yang diusung adalah penanggulangan kemiskinan. Diharapkan, semangat reformasi birokrasi bisa diterapkan pada pengelolaan dana pengentasan kemiskinan.

Berdasar data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta jiwa atau 9,54 persen dari total populasi. Jumlah itu turun 0,17 persen atau 0,34 juta jiwa jika dibandingkan dengan catatan pada September 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyambut baik penajaman reformasi birokrasi melalui tema-tema yang sudah ditetapkan. Khususnya tema tentang penanggulangan kemiskinan. Dia mendorong agar reformasi birokrasi tematik itu diarahkan menjadi program prioritas. ’’Baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, digitalisasi administrasi, dan lainnya,’’ tuturnya.

Ma’ruf mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk mendukung reformasi birokrasi tematik tersebut. Dengan demikian, program reformasi birokrasi bisa memecahkan persoalan mendasar masyarakat. ’’Seperti urusan pengangguran, pemerataan kesejahteraan, sampai masalah lingkungan,’’ katanya.

Soal anggaran penanggulangan kemiskinan yang mencapai Rp 500 triliun, Ma’ruf menyebut dana itu hanya di kementerian dan lembaga. Belum ditambah dengan anggaran program penanggulangan kemiskinan di APBD.