IPW Apresiasi Kebijakan Kabareskrim Petakan Indikasi Aliran Dana Narkoba untuk Pemilu 2024

JawaPos.com - Koordinator Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso melihat gebrakan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto yang memerintahkan jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim agar memetakan jangan sampai terjadi aliran dana kejahatan narkoba yang digunakan untuk Pemilu 2024. Hal ini adalah langkah yang sangat strategis dan penting.

"Ini adalah upaya untuk mencegah hasil pemilu 2024 dijaga kualitasnya, tidak terdistorsi oleh uang haram, yang bisa menurunkan kualitas demokrasi dan merendahkan hasil pemilu itu sendiri. Ini adalah langkah strategis yang perlu diapresiasi. Ini apresiasi yang tinggi untuk Pak Kabareskrim dalam hal tersebut," kata Sugeng, Sabtu (3/5).

Sugeng mengatakan pemetaan terhadap dugaan aliran dana untuk pemilu 2024 juga sangat penting untuk bisa menarik ke belakang adanya dugaan perlindungan praktik peredaran narkoba oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Apabila benar sinyalmen adanya dugaan aliran dana tersebut, itu artinya terjalin suatu hubungan haram antara pelaku kejahatan extra ordinary.

"Yaitu narkoba dengan jejaring politik ini sangat bahaya. Oleh karenanya, langkah Kabareskrim untuk itu harus diapresiasi," jelas dia dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).

Dia juga menyinggung ketegasan Komjen Agus Andrianto dalam menyelesaikan kasus korban dugaan penipuan investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, dengan tersangka Henry Surya. Menurut dia, kasus ini memang awalnya divonis bebas terdakwa Henry Surya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Walaupun hasil putusan pengadilan tidak memuaskan para korban, tapi penegakan hukumnya sudah berjalan. Artinya, terobosan maupun inovasi yang dilakukan oleh Kabareskrim dalam pengungkapan kasus Indosurya ini adalah salah satu langkah maju yang baik," ujarnya.

Selanjutnya, ia menyebut kasus yang sempat heboh ditangani Bareskrim Polri yaitu kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Josua. Terungkap, kasus ini ternyata ada keterlibatan Ferdy Sambo yang merupakan mantan Kepala Divisi Propam Polri. Diketahui, Brigadir Josua adalah ajudan Ferdy Sambo.

Menurutnya, memang kasus Brigadir Josua ini menjadi perhatian publik bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan perhatian. Akhirnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus pengungkapan kasus tersebut yang berisikan jenderal-jenderal di Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Ketua tim khusus pengungkapan kematian Brigadir Josua saat itu adalah Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono. Sedangkan, anggotanya terdiri dari Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto; Irwasum Polri saat itu dijabat Komjen Agung Budi Maryoto; Kepala Badan Intelkam Polri, saat itu dijabat Komjen Ahmad Dofiri.

"Ini suatu tim yang berisikan jenderal-jenderal. Ini kerja tim, tetapi memang yang menjadi center dari kerja ini adalah tim reserse dibawah Pak Kabareskrim. Dari kasus pengungkapan Brigadir Josua inilah sebetulnya suatu kondisi muncul serangan-serangan kepada Kabareskrim. IPW telah mengingatkan ketika kasus ini diperiksa, akan ada serangan terhadap Kabareskrim dan itu terjadi hingga saat ini," ungkapnya.

Sementara Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mendukung langkah Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menelusuri indikasi uang hasil penjualan narkoba digunakan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024.

Menurut dia, apa yang dilakukan Kabareskrim dan jajarannya merupakan langkah yang tepat guna mencegah dan menghentikan upaya pencucian uang hasil penjualan narkoba untuk kegiatan politik.

"Sudah benar itu, saya setuju itu. Kan bisa money laundry (pencucian uang) nanti lewat narkoba, uang hitam buat pembiayaan politik," jelas Hamdi.