Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Sabtu, 3 Juni 2023 | 04.33 WIB

Alasan KPU Hapus Pelaporan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu 2024

Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)

 
JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) untuk pemilu 2024. KPU beralasan, terbatas masa kampanye, membuat aturan itu tak diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
 
"LPSDK dihapus karena tidak diatur dalam UU Pemilu. Masa kampanye mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK," kata Komisioner KPU Idham Holik kepada wartawan, Jumat (2/6).
 
Idham tak memungkiri, terbatasnya masa kampanye Pemilu 2024 membuat penyampaian LPSDK sulit ditentukan. Mengingat, masa kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung selama lima bulan, dari November 2023 sampai Februari 2024.
 
 
"Sebagaimana diatur dalam Lampiran I PKPU Nomor 3 Tahun 2022 bahwa masa kampanye selama 75 hari yang akan dimulai pada 28 November 2023 dan akan diakhiri pada 10 Februari 2024," tegas Idham.
 
Idham menjelaskan, penghapusan LPSDK itu dilakukan melalui berbagai pertimbangan. Namun, ia menegaskan informasi dari LPSDK sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye.
 
"Muatan informasi LPSDK sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)," papar Idham.
 
Meski demikian, Idham tetap mengimbau penyumbang dana kampanye harus dari kelompok yang berbadan hukum. Hal ini sebagaimana  ditinjau bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 
"Penyumbang dana kampanye yang berasal dari kelompok wajib berbadan hukum untuk memudahkan dalam penelusuran dana sumber dana untuk menghindari kelompok fiktif. Berkaitan dengan isu strategis ini, ini berdasarkan rekomendasi dari PPATK kepada KPU," pungkasnya.
 
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Cak Imin Minta Pimpinan DPW PKB Masa Bakti 2026-2031 Jaga Suara Partai dan Bersiap Hadapi Pemilu 2029 - Image
Politik

Cak Imin Minta Pimpinan DPW PKB Masa Bakti 2026-2031 Jaga Suara Partai dan Bersiap Hadapi Pemilu 2029

Rabu, 4 Februari 2026 | 18.04 WIB

KPK Ungkap Peserta Pemilu Kerap Beri Suap ke KPU untuk Manipulasi Hasil Elektoral - Image
Nasional

KPK Ungkap Peserta Pemilu Kerap Beri Suap ke KPU untuk Manipulasi Hasil Elektoral

Senin, 27 April 2026 | 15.47 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore