Ribuan Titik Terdampak Dipetakan, Kapolri dan Forkopimda Sumut Sepakati Langkah Darurat

JawaPos.com – Kapolri memimpin rapat koordinasi penanganan bencana bersama Forkopimda Sumatera Utara di Pos Pendukung Nasional Provinsi Sumut. Rapat ini digelar pada 30 November 2025 dan menjadi forum penting untuk menyatukan langkah menghadapi dampak bencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat.

Pertemuan ini dihadiri Kepala Basarnas Sumut dan Kepala BPBD Sumut, serta jajaran Kapolda yang mengikuti secara langsung maupun virtual. Seluruh unsur kebencanaan dipersatukan untuk memastikan respons lapangan berjalan cepat, terarah, dan mampu menyentuh seluruh wilayah terdampak.

“Dalam situasi seperti ini tidak ada yang boleh berjalan sendiri. Semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” tegas Kapolri.

Dari rakor tersebut disepakati sejumlah keputusan strategis yang menjadi dasar gerak darurat. Mobilisasi logistik via udara dan darat diprioritaskan untuk menjangkau titik isolasi, sementara posko penyelamatan didirikan untuk memperkuat pelayanan warga.

Pendirian dapur lapangan dan layanan medis juga diinstruksikan agar masyarakat bisa segera mendapatkan kebutuhan dasar. Sistem rayonisasi kembali diaktifkan supaya kesiapan personel di seluruh wilayah dapat dioptimalkan.

“Kita pastikan respons cepat. Warga tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” ujar Kapolri.

Polda jajaran diperintahkan untuk membangun posko gabungan di setiap kabupaten terdampak. Jalur komunikasi harus dijaga aktif, terutama untuk memetakan desa yang belum tersentuh bantuan akibat kerusakan infrastruktur.

Kapolda Sumut melaporkan bahwa 503 kejadian bencana tercatat sejak 24 November. Ia menekankan bahwa titik terisolir terbanyak berada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Kami sudah mengerahkan helikopter dan truk logistik untuk menjangkau 70 titik terisolir,” kata Kapolda Sumut.

Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas dapur lapangan telah beroperasi di wilayah kepolisian. “19 Polres telah mendirikan dapur lapangan, sementara 25 SPPG dialihkan untuk mendukung penyediaan kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.

Koordinasi TNI, Polri, BPBD, dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan. Airdrop logistik digelar di daerah sulit dijangkau, termasuk pemulihan listrik, komunikasi, dan layanan dasar lain yang terdampak bencana.

“Prioritas kita adalah memastikan tidak ada warga yang luput dari jangkauan bantuan,” tegas Sigit.

Dengan sinergi lintas sektor ini, percepatan distribusi bantuan diharapkan segera menyentuh seluruh titik terdampak. Pemulihan juga dapat dimulai lebih cepat sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan yang mereka butuhkan. Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti arahan dari instansi resmi.