Eks Wamenkumham Minta Presiden Jokowi Bersikap Netral Tak Cawe-cawe Urusan Pilpres

JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menegaskan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpihak dalam Pilpres 2024. Melainkan, kepala negara hanya memainkan perannya sebagai wasit.

"Akhirnya, Presiden Jokowi terus terang mengakui. Beliau cawe-cawe, tidak akan netral, dalam Pilpres 2024," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (31/5).

Denny menyatakan, pesta demokrasi 2024 harus dibiarkan berjalan adil untuk semua kesebelasan. Ia tak menginginkan, Presiden Jokowi yang diibaratkan wasit mendukung tim Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan. 

Sebab, Presiden yang tidak netral, melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mencopet Partai Demokrat.

"Saya meminjam istilah copet dari Romahurmuziy PPP. Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri," tegas Denny.

Pakar hukum tata negara ini menyebut, tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu, atau tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Sebab, ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, maupun wajar memecat Moeldoko.

"Jokowi tidak bisa mengatakan pencopetan partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan," cetus Denny.

Terlebih, terdapat informasi, upaya hukum peninjauan kembali (PK) Moeldoko sudah diatur siasat menangnya. Ia menyebut, perkara itu akan ditukar guling dengan dugaan korupsi yang menjerat petinggi MA.

"Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat, memenangkan PK Moeldoko di MA," papar Denny.

Denny pun mengutarakan, tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA. Ia memandang, cawe-cawe Jokowi lewat tangan Moeldoko yang diduga mencopet Demokrat, adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan presiden. 

Ia mencontohkan, di Amerika Serikat Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses impeachment, karena skandal watergate, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap di masa kampanye. Karena itu, Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha mencopet Partai Demokrat. 

"Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden Ke-6 SBY. Rasa-rasanya, Ibu Megawati tidak mau partai politik didzalimi, sebagaimana di era Orde Baru PDI Mega dikuyo-kuyo PDI Soerjadi. Saatnya Petugas Partai Jokowi dihentikan cawe-cawe yang melanggar konstitusi," pungkasnya.