Hari Tani Nasional 2025 Diwarnai Aksi Ekstrem, Aktivis Akan Cor Badan dengan Semen di Depan Istana

JawaPos.com–Peringatan Hari Tani Nasional pada Rabu (24/9) bakal diwarnai aksi tak biasa. Muhammad Ridwan, aktivis agraria asal Riau, berencana melakukan aksi ekstrem cor badan dengan semen di depan Istana Negara, Jakarta.

Aksi ini dilakukan sebagai simbol perlawanan terhadap konflik agraria yang tak kunjung selesai, sekaligus kritik atas lemahnya komitmen negara dalam menjalankan reforma agraria sejati.

Ridwan menilai Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi darurat agraria. Ribuan petani, masyarakat adat, dan komunitas lokal masih berhadapan dengan kriminalisasi, perampasan lahan, hingga hilangnya ruang hidup.

"Negara lebih sering berpihak pada korporasi besar daripada petani kecil. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk pemerintah tidak efektif, koordinasi antar kementerian lemah, dan konflik tanah semakin berlarut tanpa kepastian hukum," ujar Ridwan.

Lewat aksinya, Ridwan berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia ingin menyampaikan aspirasi rakyat kecil sekaligus mendesak agar presiden mengambil langkah terobosan.

Ridwan mengusulkan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria (BNRA) di bawah kendali langsung Presiden. Badan ini, harus memiliki kewenangan lintas sektor dan fokus pada lima agenda utama.

1. Evaluasi dan pencabutan izin HGU/HTI bermasalah.
2. Redistribusi lahan telantar kepada petani.
3. Legalisasi tanah adat dan pemberian hak kelola ke komunitas lokal.
4. Penghentian kriminalisasi petani dan masyarakat adat.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggaran agraria.

Menurut Ridwan, BNRA akan menjadi langkah nyata Presiden dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Dengan membentuk BNRA, Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan sejati kepada petani, nelayan, dan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan," ujar Ridwan.

Konflik Agraria Kian Meluas

Data organisasi masyarakat sipil menunjukkan konflik agraria terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Masalahnya meliputi perebutan lahan perkebunan, konsesi hutan tanaman industri, hingga proyek infrastruktur skala besar.

Situasi ini memperburuk kondisi petani kecil dan komunitas adat yang sudah lama memperjuangkan hak atas tanah mereka.