Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat Dayak di Seminar Internasional Pumpung Hai Borneo

JawaPos.com—Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran secara resmi membuka seminar International Day of the World’s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly). Acara digelar di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8).

Pada kesempatan ini, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk melindungi eksistensi dan martabat Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kalimantan.

Gubernur menyampaikan bahwa komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yaitu Manggatang Utus yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Khususnya masyarakat Dayak dan umumnya masyarakat Kalteng dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat. Prinsip ini sejalan dengan mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

”Melalui seminar ini, kita mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun,” tutur Gubernur Agustiar Sabran.

Dia juga berharap kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan.

”Kita harus bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan,” papar Agustiar Sabran.

”Lebih dari itu, melalui forum ini kita juga menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban,” ungkap Agustiar Sabran.

Kegiatan Seminar International Day of the World’s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Masyarakat Adat Dayak serta menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia dan pusat budaya Dayak berskala internasional.

Sebanyak lima Gubernur se-Kalimantan duduk bersama dalam panel strategis guna membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan Kalimantan yang sejalan dengan jati diri dan hak-hak Masyarakat Adat Dayak. Kehadiran para gubernur ini menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan tekad bersama dalam memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Sebagaimana telah disepakati dalam Komitmen Bersama pada Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah yang digelar di Balikpapan pada 9 Juli 2025, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah nyata menuju keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan.

Turut hadir Ketua Komisi Kejaksaan RI Fujiono Suandi, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Gubernur dan Wakil Gubernur se-Kalimantan, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, Presiden Borneo Dayak Forum (BDF) Jeffrey G. Kitingan, Sekretaris Jenderal DNC Duglas Alau Tayan, Sekjen BDF Agustinus.

Selain itu, Komisaris Logistik PT KAI Fernando Dulin, Pengamat Transportasi Serawak Kennedy Paing Anak Sigon, Chairperson of KDCA Kinabalu Joana Kitingan, Wali Kota, Bupati, dan Pj. Kepala Daerah se-Kalteng, serta Delegasi dan peserta seminar dari Malaysia yakni Sabah & Serawak, Brunei Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan seluruh masyarakat Borneo.