RAPBN 2026 Alokasikan Rp 24,9 Triliun untuk Bangun 200 Sekolah Rakyat dan Rp 9 Triliun untuk 9 SMA Unggul Garuda

JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti tumpang tindih dalam program SMA unggul Garuda dan Sekolah Rakyat.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengambil contoh soal fenomena murid dan guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri. Bagi P2G, ini merupakan pertanda bahwa ada tumpang tindih tata kelola multisistem sekolah. Sebab, Kementerian Sosial tidak punya reputasi mengelola sekolah apalagi sekolah berasrama dan seharusnya masalah ini bisa dideteksi dari awal. 

Dari sisi anggaran, RAPBN 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,9 triliun untuk dua tahap pembangunan 200 Sekolah Rakyat. Kemudian, untuk 9 SMA Unggul Garuda sebesar Rp 9 Triliun. Sementara untuk revitalisasi 12.560 sekolah dan madrasah hanya sebesar 22,5 Triliun. 

“Kami melihat alokasi ini tumpang tindih dan tidak tepat sasaran, revitalisasi 12 ribu sekolah dan madrasah anggarannya lebih kecil daripada 200 sekolah rakyat. Padahal 12 ribu sekolah tersebut menampung jutaan murid,” tegasnya.

Angka ini sangat kontras dengan 200 Sekolah Rakyat yang hanya menampung sekitar 100 ribu murid saja. Bahkan tiap murid Sekolah Rakyat mendapatkan laptop. 

“Ini jelas diskriminasi, sebab di sekolah umum juga ada anak-anak yang dari jalur afirmasi keluarga miskin, tapi tidak mendapatkan fasilitas semewah dan selengkap anak-anak di Sekolah Rakyat. Padahal mereka sama-sama anak Indonesia dan sama-sama dari keluarga miskin,”sambungnya. 

Terakhir, Satriwan turut mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar gratis. Sehingga sekolah-sekolah swasta, madrasah-madrasah swasta yang tetap dapat menyelenggarakan pendidikan yang dibiayai oleh negara sebagaimana perintah MK. 

“Meski keputusan MK menyatakan proses ini bisa bertahap, tapi harus dimulai. Jangan diabaikan,” tuturnya.

Dia meminta agar pemerintah segera membuat program awal agar mempermudah rakyat mengakses sekolah, baik negeri maupun swasta. “Jangan hanya sekolah yang menjadi program prioritas pemerintah adalah Sekolah Rakyat dan SMA Unggul Garuda,” pungkasnya.