Ramai Kisruh di Pati, Mendagri Tito Karnavian Cerita Langsung Telpon Bupati Sudewo dan Gubernur Jateng

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menceritakan bahwa dirinya langsung menelpon Bupati Pati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi saat ramai kisruh di Pati. Komunikasi dilakukan langsung oleh Tito untuk mencari tahu persoalan yang menjadi atensi publik sampai level nasional itu. 

”Saya langsung telpon, Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu,” ucap Tito saat ditanyai oleh awak media di Jakarta pada Kamis (14/8). 

Tidak hanya itu, Tito memastikan secara langsung kepada kedua kepala daerah tersebut mengenai kemampuan masyarakat Pati. Sebab, kebijakan berkaitan dengan pajak dan retribusi wajib mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Menurut dia, itu adalah salah satu prinsip utama yang harus dipertimbangkan saat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pajak dan retribusi. 

”Saya menyampaikan bahwa, sudah diperhitungkan belum kemampuan masyarakat, yang sehingga akhirnya (kenaikan pajak di Pati) dicabut. Kita berharap dengan dicabut, sudah lah. Sekarang, ada tuntutan lain, ini saya kira bukan berhubungan dengan itu,” kata dia. 

Tuntutan yang dimaksud oleh Tito adalah pemakzulan Bupati Sudewo. Menurut dia, ada mekanisme yang harus dilalui bila ada tuntutan pemakzulan. Berdasar informasi yang dia terima, mekanisme tersebut sudah bergulir di DPRD Pati melalui Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Pemakzulan Bupati Sudewo. 

”Tapi, berhubungan dengan  masalah lain, tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong jangan lah, bagaimanapun bupati dipilih oleh rakyat,” ujarnya. 

Jika memang ada keberatan, lanjut Tito, dia meminta semua pihak mengikuti mekanisme yang berlaku. Termasuk mekanisme lewat DPR atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mendagri. Jangan sampai ada yang bertindak anarkis apalagi sampai merusak. 

”Kalau ada keberatan keberatan lakukanlah dengan mekanisme yang ada. Di antaranya melalui DPR mungkin, bisa juga meminta mendagri untuk melakukan sanksi, teguran misalnya. Apapun juga,” ucap Tito. 

Aksi demo di Pati kemarin (13/8) berlangsung ricuh. Penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Pati memakan puluhan korban luka. Termasuk aparat keamanan dari kepolisian. Gerakan itu bermula dari kebijakan Bupati Sudewo yang menaikan pajak hingga 250 persen. Tuntutan kemudian meluas sampai pendemo meminta Sudewo lengser dari jabatan bupati.