Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni Sempat Dilarang di Era Orde Baru, PDIP Tuding Akibat Tulisan Sejarawan Militer

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (1/6). (M Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Peringatan ini sempat tidak ada alias dilarang oleh Pemerintah pada era Orde Baru. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menuding larangan itu akibat tulisan yang ditulis oleh sejarawan militer Prof. Nugroho Notosusanto.

Larangan itu, kata Djarot Saiful Hidayat, semenjak wafatnya Presiden Soekarno pada 1970. Untuk itu ke depannya, dia mengingatkan Pemerintah agar menuliskan sejarah sesuai fakta sejarah. 

“Hari Lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Waktu itu tahun 1970, ketika Bung Karno wafat, kemudian Hari Lahir Pancasila itu dilarang,” kata Djarot di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (1/6).

Djarot menuding larangan itu berangkat dari pandangan yang dibentuk berdasarkan narasi sejarah versi penguasa saat itu. Salah satu tokoh yang disebut berpengaruh dalam narasi tersebut adalah Prof. Nugroho Notosusanto, sejarawan militer yang kemudian menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada masa Orde Baru.

“Karena pemerintah waktu itu, berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto, mengatakan Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni. Itu dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan,” ucap Djarot.

Dia menegaskan penulisan sejarah bangsa harus didasarkan pada fakta-fakta autentik, bukan dikaburkan oleh kepentingan pihak tertentu. Menurut dia, sejarah bangsa tidak boleh menjadi kisah sepihak dari pemenang kekuasaan, tetapi harus menjadi cerminan dari perjuangan seluruh bangsa.

“Maka daripada itu penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan his story, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story, cerita perjuangan bangsa kita ini,” tegasnya.

Djarot mengingatkan, menyimpangkan sejarah dapat mengaburkan identitas bangsa. Oleh karena itu, ia menyerukan agar penulisan sejarah dilakukan secara terbuka dan objektif, demi menjaga integritas nilai-nilai perjuangan yang melandasi berdirinya Republik Indonesia.

“Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka, dengan terbuka,” pungkasnya.