Prabowo Sebut Kekacauan di Indonesia Tak Lepas dari Campur Tangan Pihak Asing

JawaPos.com–Pada peringatan HUT ke-17 Gerindra, Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap upaya adu domba yang dilakukan pihak asing.

”Kalau ada yang dihasut-hasut, atau mau ada yang menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia,” ujar Prabowo.

Pada 2025, pemerintah Prabowo akan menggunakan anggaran efisiensi untuk menjalankan 15 megaproyek hilirisasi dengan nilai miliaran dolar. Itu untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA).

Hal itu dipandang mengancam kepentingan pihak asing dan oknum dalam negeri. Kemudian, terjadilah gelombang demonstrasi besar-besaran di Indonesia yang bertajuk Indonesia Gelap.

Dalam massa aksi tersebut sejumlah tuntutan yang menolak kebijakan kontroversial dari Prabowo disampaikan. Misalnya membatalkan pemangkasan anggaran, mencabut proyek strategis nasional (PSN) bermasalah, menghapuskan multifungsi ABRI, dan lain-lain. Sejumlah pihak dituduh terlibat dalam massa aksi tersebut.

”Sayangnya aksi mahasiswa masih dimanfaatkan dan ditunggangi organ-organ NGO yang dibiayai asing. Mereka memang sejak lama menginginkan bangsa ini pecah,” seperti dibagikan akun X Intel-Imut.

Pada Oktober 2024, NGO asing itu diketahui bekerja sama dengan sejumlah LSM lokal di Indonesia untuk mendiskreditkan dan menolak PSN dengan berbagai cara termasuk merilis penelitian palsu, manipulasi opini publik, dan melakukan demonstrasi dengan tujuan tertentu.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin menyatakan, ketika Indonesia bangkit, pihak asing selalu berusaha segala cara untuk menghambat pembangunan Indonesia. Pada masa lampau, pihak asing biasanya mendanai LSM lokal atau ormas melalui lembaga donor, mengarahkan aktivitas dalam rangka mendikte arah kebijakan pemerintah.

Saat ini, menurut dia, situasi sudah berbeda. Polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui sosial media dan open source.

”Jika dibiarkan, ini akan mengganggu kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara adidaya kerap menggunakan isu identitas, agama, dan etnis, sebagai instrumen untuk menciptakan instabilitas di negara berkembang,” tandas Addin Jauharudin.

”Kita harus mewaspadai bahwa beberapa instrumen sudah mulai diaktifikan belakangan ini," ucap Addin Jauharudin dalam keterangan tertulis.