Mengaku Sudah Kantongi 10 Nama Bakal Cawapres Ganjar, Megawati akan Kontemplasi untuk Tentukan Pilihan

JawaPos.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengantongi 10 nama bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan dipilih untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meskipun demikian, Megawati masih membutuhkan waktu untuk berkontemplasi sebelum menentukan nama yang tepat untuk mendampingi Ganjar sebagai pasangan capres dan cawapres.

"Ini kereta saya sudah banyak yang mau naik. Jadi tunggu saja. Banyak kok, saya punya di sini 10 atau berapa, nanti mengerucut sendiri oleh pikiran saya," kata Ketua Umum PDI Perjuangan saat jumpa pers setelah pertemuan PDIP dan PPP di Kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta, Minggu (30/4).

Megawati menjelaskan kontemplasi yang cukup panjang juga dia tempuh sebelum mengumumkan secara resmi Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. "Tapi mungkin bisa saja kalau umpamanya besok. Saya hitung-hitung dulu. Waktu saya di Batu Tulis ada sebutan kontemplasi. Nanti mungkin merenung dulu, kontemplasi lagi, tetapi satu tujuan saya Indonesia Raya," kata Megawati.

Ia tidak dapat memastikan pasangan Ganjar akan berasal dari PPP atau kelompok Nahdlatul Ulama, meskipun Megawati pernah didampingi Hamzah Haz yang menjabat sebagai Wakil Pesiden 2001–2004 dan berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi pada Pilpres 2004.

"Jadi, kita mesti lihat bahwa perpolitikan itu bukan hal yang statis. Saya sering mengatakan politik itu kehidupan. Jadi ya kita melihat tentu beda kalau 2004 saya dengan Pak Hasyim Muzadi, kalau sekarang ditanya siapa, ya saya tadi sudah bilang ke Pak Mardiono, tunggu dulu ya Pak, karena kayaknya ini banyak yang antre," kata Megawati.

Megawati dan Mardiono beserta jajaran pengurus pusat masing-masing partai bertemu selama lebih dari 1 jam di Kantor PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu. Pertemuan antara Megawati dan Mardiono itu merupakan yang pertama setelah dua partai itu secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.