Jelang Ramadhan, Pemerintah Pastikan Stabilitas Harga Pangan Masih Terjaga

JawaPos.com - Harga pangan menjeleng Ramadhan menjadi salah satu atensi pemerintah. Mendekati bulan suci, mereka memastikan bahwa stabilitas harga pangan masih terjaga.

Seluruh kementerian dan lembaga terkait dipastikan bakal bergerak dan berkolaborasi untuk mengawasi harga pangan di masyarakat. Salah satunya melalui operasi pasar. 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan hal itu melalui keterangan resmi pada Sabtu (22/2). Dia menyampaikan bahwa pemerintah terus mengawasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pangan. Itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

”Pemerintah akan mengawasi secara ketat harga pangan utama selama Bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2025. Sehingga masyarakat tetap mendapatkan harga di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata dia. 

Budi Gunawan mencontohkan HET untuk beberapa pangan utama yang masih belum sesuai. Misalnya minyakita dengan HET Rp 15.700 per liter, namun di pasaran masih berada pada angka Rp 27.500. Untuk itu, turun perintah dari presiden kepada kementerian dan lembaga untuk mengawasi harga pangan secara ketat.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, lanjut Budi Gunawan, memastikan akan menindak tegas para pengusaha yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET. Tidak main-main, pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar. Perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya.

”Kami tidak mentoleransi para pengusaha yang melanggar sehingga dapat merugikan masyarakat. Apalagi saat puasa nanti, pemerintah berharap situasi keamanan kondusif dan masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang,” ungkap mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu. 

Budi Gunawan pun mengimbau agar masyarakat melaporkan pihak-pihak yang kedapatan menjual bahan pokok dengan harga melampaui HET. Dengan begitu, pemerintah bisa langsung melakukan tindak lanjut. Dia menambahkan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.