Dari OTT DJKA Kemenhub, KPK Amankan Ribuan Dolar di Proyek Jalur Kereta Api

JawaPos.com – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tancap gas menindaklanjuti aduan terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa. Kemarin (12/4) dewas memanggil lima pimpinan komisi antirasuah itu, termasuk Firli, untuk diklarifikasi.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemanggilan itu. Namun, dia enggan menjelaskan secara detail apa saja materi yang diklarifikasi ke pimpinan KPK.

”Semua sudah (diklarifikasi, Red). Sudah semua pokoknya dari pagi sampai sore,” ungkapnya.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menambahkan, jawaban para pimpinan KPK akan dipelajari. Terutama jawaban terkait latar belakang pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatan direktur penyelidikan (Dirlidik) KPK.

Di tengah kisruh internal tersebut, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (11/4). Kali ini, 25 orang diamankan dalam OTT di Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Jawa Barat. Pihak yang diamankan, antara lain, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak swasta.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penangkapan itu terkait dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pada 29 Maret lalu, trans-Sulawesi diresmikan Presiden Joko Widodo.

”Sejauh ini, turut diamankan uang sebagai barang bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang ribuan dolar Amerika Serikat (AS),” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (12/4).

Pihak-pihak yang diamankan tersebut sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta kemarin. Namun, hingga pukul 22.30 WIB tadi malam, status hukum para pihak itu masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Dari Semarang, Jawa Pos Radar Semarang melaporkan, yang terjaring dalam OTT KPK pada Selasa adalah pejabat di wilayah Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah. Salah satunya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jateng Putu Sumarjaya. Setelah tertangkap tangan, yang bersangkutan dibawa menuju Mapolrestabes Semarang untuk diperiksa penyidik KPK.

Pemeriksaan dilakukan di ruang Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang. Informasi yang diperoleh, ada delapan orang yang diperiksa KPK sejak pukul 16.30.

Setelah pemeriksaan, mereka dibawa keluar menuju mobil yang sudah berada di depan ruang unit PPA sekitar pukul 23.00 dan selanjutnya diterbangkan ke Jakarta.

Lokasi kantor Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang yang berada di Jalan Prambanan Barat Raya, Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, tampak sepi. Bangunan tersebut juga berada di lingkungan perumahan elite.

Terlihat pintu ruang kepala BTP itu ditempeli stiker bertulisan ’’Dalam Pengawasan KPK’’. Stiker tersebut dipasang melintang pada dua daun pintu yang tertutup.

Namun, bagian tengah stiker itu tampak telah rusak. Suasana kantor juga sepi. Hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang tak seorang pun mau memberikan keterangan.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan, hingga Rabu (12/4) pukul 21.00 WIB, pihaknya belum mendapat informasi resmi mengenai adanya OTT terhadap pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Baik itu dari KPK maupun pihak lainnya.