Wacana Penempatan Polri di Bawah Kemendagri Dinilai Sebagai Bentuk Pengkhianatan Cita-cita Reformasi

JawaPos.com - Politikus Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko memberikan pandangan kritis ihwal wacana menempatkan Polri berada di bawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menilai wacana itu sebagai bentuk kemunduran berdemokrasi dan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi.

“Wacana yang dilontarkan PDIP ini (menempatkan Polri di bawah Kemendagri) adalah ancaman serius bagi demokrasi kita. Ini ngawur dan sesat berpikir, struktur Polri yang independen hendak disubordinasi di bawah kementerian,” ujar Hendarsam dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/12).

Menurut Ketua Umum Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) ini, upaya tersebut hanyalah melancarkan agenda-agenda yang bertujuan mengangkangi prinsip demokrasi. Struktur Polri sebagaimana saat ini, akan berbeda dengan Polri ketika berada di bawah Kemendagri.

“Struktur Polri sebagaimana saat ini sudah jauh lebih ideal. Jika Polri kita tempatkan berada di bawah Kemendagri, maka akan sangat rawan menjadi alat politik. Apalagi kalau Menterinya juga dari unsur partai politik, potensi politisasinya semakin masif itu," ucapnya.

“Ada partai yang menyandang nama demokrasi, tetapi dalam pikirannya tidak demokratis. Ingat, Polri itu simbol reformasi lho. Dulu padahal bu Mega turut andil dalam memisahkan Polri dari ABRI, supaya Polri bisa independen, kok sekarang PDIP malah lebih gawat lagi cara berpikirnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hendarsam menyayangkan gagasan ini tidak masuk ke dalam visi/misi Ganjar-Mahfud sebagai pasangan capres yang diusung PDIP pada pilpres lalu.

“Semua orang menjadi bertanya-tanya, kenapa baru sekarang gagasan itu? Dulu waktu berkuasa kenapa tidak pernah diwacanakan. Kenapa gagasan itu tidak disampaikan menjadi salah satu program Ganjar-Mahfud pada pilpres lalu," imbuhnya.

Menurut Hendarsam, penguatan demokrasi selalu senafas dengan upaya penataan struktur kelembagaan. Polri sebagai salah satu institusi penting harus diidealkan bersifat independen sebagaimana saat ini.

“Saya setuju, bahwa evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja kelembagaan kita, termasuk Polri harus selalu dilakukan. Tetapi jangan karena faktor politis, kita lantas membunuh spirit reformasi dan demokrasi,” tutupnya.