Kaji Ulang Kebijakan Pendidikan, Mendikdasmen Jaring Aspirasi Tokoh hingga Pejabat Pemda

JawaPos.com – Pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih kemarin (21/10) memberi harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Kiprah mereka dinanti untuk memperbaiki berbagai sektor yang terkait dengan kepentingan publik .

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti tidak akan gegabah dalam mengeluarkan kebijakan di dunia pendidikan.

Dia akan menghimpun masukan dari beberapa pihak soal kebijakan pendidikan yang sudah berjalan saat ini. Baik dari internal kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, maupun tokoh-tokoh pendidikan.

"Semuanya harus kami kaji karena plus minus ya. Setiap kebijakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja kami akan lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa,” tuturnya ditemui usai sertijab di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, kemarin (21/10).

Terkait Kurikulum Merdeka, misalnya. Mu’ti mengatakan, kebijakan itu masih baru dan belum semua satuan pendidikan menerapkannya. Meski di era Nadiem sudah diwajibkan untuk menggunakan kurikulum tersebut secara bertahap.

"Kami ingin kebijakan dikdasmen sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang lebih penting lagi juga bisa menjadi aktualisasi dan realisasi dari program Presiden Prabowo,” paparnya.

Soal honor guru, Mu’ti menyatakan, kebijakan tersebut sangat terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah. Karena itu, harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan dan instansi-instansi terkait lainnya.

"Itu juga harus melalui pemetaan dan pengkajian yang serius karena guru ini kan kategorinya ada yang sudah PNS, PPPK, dan honorer,” ujarnya. (idr/far/mia/lyn/c17/oni)