Tak Hanya Urus Kerawanan Keamanan, Yonif PDR dapat Tugas Dorong Percepatan Pembangunan di Papua

Sejumlah prajurit TNI AD dari Batalyon Infranteri (Yonif) penyangga daerah rawan (PDR). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan beberapa hal terkait dengan pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (PDR). Orang nomor satu di TNI AD itu menyampaikan, bahwa batalyon tersebut dibentuk bukan hanya untuk menangani kerawanan keamanan, melainkan juga untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua. 

Mabes TNI AD (Mabesad) mengharapkan lima satuan baru tersebut bisa berperan dalam bidang pertanian, peternakan, dan membantu kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Jenderal Maruli. ”PDR tidak hanya dibentuk untuk menangani kerawanan, tetapi juga untuk membantu masyarakat melalui”PDR tidak hanya dibentuk untuk menangani kerawanan, tetapi juga untuk membantu masyarakat melalui kompi produksi yang difokuskan pada pertanian dan peternakan,” kata dia. kompi produksi yang difokuskan pada pertanian dan peternakan,” kata dia. 

Menurut Maruli, itu merupakan ide brilian dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah rawan.  Dalam kesempatan yang sama, orang nomor satu di TNI AD itu menyampaikan bahwa batalyon infanteri PDR bakal dibekali berbagai alat pertanian. Tujuannya tidak lain agar mereka bisa terlibat aktif dalam meningkatkan ketahanan pangan di daerah tugas. 

Secara terperinci, Mabes TNI AD pun menjelaskan lima batalyon yang baru dibentuk tersebut. Yakni Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha di Keerom, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya di Sarmi, Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri di Boven Digoel, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha di Merauke, dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap di Sorong, Papua Barat Daya. Selain di Papua, batalyon serupa akan dibentuk di wilayah lain. 

”Yonif PDR memiliki peran yang lebih spesifik dalam menangani kerawanan dan membantu percepatan pembangunan. Dengan pendekatan kolaboratif, PDR akan fokus pada ketahanan pangan, pembangunan masyarakat, serta menjaga keamanan di wilayah rawan,” tulis Dinas Penerangan TNI AD dalam keterangan resmi pada Kamis (3/10).