Masyarakat Rempang Kembali Diintimidasi dengan Kekerasan oleh Preman, 3 Orang Alami Luka, Seorang Ibu Patah Tangannya

JawaPos.com – Masyarakat Pulau Rempang, Batam, kembali mengalami intimidasi dari sejumlah preman yang merangsek ke hunian warga. Intimidasi itu disertai kekerasan yang membuat beberapa orang mengalami luka-luka.

Berdasarkan unggahan akun Instagram Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, intimidasi disertai kekerasan yang terjadi sekitar pukul 10.45 WIB itu mengakibatkan tiga warga Rempang mengalami luka-luka.

Salah seorang warga Rempang yang terluka adalah seorang ibu. Ia disebut mengalami luka hingga tangannya patah.

"Warga Rempang kembali mengalami tindakan kekerasan dari preman. Mereka semakin brutal untuk merampas ruang hidup warga rempang," tulis keterangan LBH Pekanbaru, Rabu (18/9).

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah preman berpakaian dominasi hitam menunjuk-nunjuk warga Rempang. Tak lama, kericuhan langsung terjadi. 

"Akibatnya, tiga orang warga Rempang mengalami luka-luka dan belasan lainnya terlibat bentrokan dan pemukulan," lanjut keterangan LBH Pekanbaru. 

Atas kejadian itu, Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang menuntut sejumlah hal.

Pertama, menghentikan cara-cara intimidasi atau kekerasan pada masyarakat. Kedua, menghentikan pembangunan PSN Rempang Eco City.

Ketiga, Meminta kepolisian untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

Untuk diketahui, masyarakat Rempang masih terus dihantui pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City. Proyek ini telah dikecam banyak pihak, salah satunya Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Mereka mengecam proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang, Kota Batam, yang telah mengerahkan kekuatan aparat untuk menggusur warga lokal secara berlebihan.

Pemerintah diminta mengevaluasi dan membatalkan proyek yang menggusur warga asli Pulau Rempang tersebut. 

Dalam rilis resmi yang ditandatangani Ketua LHKP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi dan diketahui Ketua Umum PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas, proyek di Pulau Rempang amat bermasalah. 

"Proyek Rempang Eco-city merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat bermasalah," tulis Ridho dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (14/9). 

"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," sambungnya.