Cegah Korupsi di Provinsi NTT, Satgassus Polri yang Dikomandoi Eks Raja OTT Temukan Selisih Harga Semen yang Kemahalan Bagi Kelompok Tani

TIm Satgassus Pencegahan Tipikor Polri, yang dipimpin Eks Raja OTT Harun Al Rasyid, mengecek saluran irigasi di Provinsi NTT. (Satgassus Pencegahan Korupsi Polri for JawaPos.com)

JawaPos.com - Satgassus Pencegahan (Satgassus) Korupsi Mabes Polri, menemukan selisih harga semen yang kemahalan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini ditemukan saat pihak Satgassus melakukan dialog dengan kelompok tani (Poktan) dan pihak Pemkab pada 9-13 September 2024.

Awalnya salah satu kelompok tani (Poktan) atas nama Konstantinus, mengeluhkan mahalnya harga semen yang harus dibeli kelompoknya. Atas selisih harga tersebut, pihaknya pun kerap mengalami kerugian. Hal ini karena biaya produksi dengan hasil panen tak sebanding keuntungannya.

"Yang perlu disampaikan terkait harga. Ke depannya harga barang toko, seperti semen, terkadang kita menggunakan harga kebupaten. Sedangkan di lapangan, harga angkutnya melebihi anggaran patokan kabupaten," katanya dalam acara tersebut.

Terkait temuan ini, Ketua Tim (Katim) Satgassus Harun Al Rasyid, menyarankan kepada pihak Pemda untuk membuat tiga patokan harga. Hal ini perlu dilakukan agar setiap kecamatan bisa memilih harga yang mendekati, mengingat banyaknya jumlah wilayah kecamatan.

Sementara kepada pihak Poktan, Satgassusgah menyarankan, jika ada harga yang berbeda dari patokan, ditulis harga sebenarnya dan disimpan kwitansinya. Hal ini untuk memudahkan pihak Poktan, jika ada pemeriksaan dari pihak Pemda.

”Nggak usah kawatir. Kalau jujur, pasti selamat. Ukuran mencuri itu, kalau dia melakukan sesuatu dan jika diketahui orang lain, malu. Maka itu tanda-tandanya nggak mau disaksikan orang lain. Tanya pada diri sendiri, kalau saya melakukan itu, Tuhan marah apa nggak. Nggak perlu tanya orang lain,” tegas Harun Al Rasyid.

Selain selisih harga semen, dalam acara monev tersebut, anggota Poktan atas nama simplisius Jahali, mengharapkan adanya pengawasan terkait Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini menurutya, penting dilakukan agar tak ada penyelewengan. Atas masukan ini, Kabid PSP Inosensius E. Barjo, mengatakan pihaknya akan menjaga amanah dari pemerintah pusat.

“Jika administrasi pencairan tahap sebelumnya sudah beres, tahap berikutnya pasti cair,” ucapnya.

Sementara pihak Satgassus meminta kepada Pemda, agar benar-benar menjaga amanah DAK.”DAK ini uang pusat yang dititipk an ke daerah. Yang kita harapkan peran APIP Daerah, peran inspektorat untuk melakukan pengawasan,” pinta Eks Raja OTT itu.

Dalam acara Monev yang juga dihadiri pihak perwakilan Kementan, salah satu anggota Poktan atas nama Diklosari, meminta agar di wilayahnya dibuatkan rekayasa irigasi. Hal ini seperti yang terjadi di Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat, wilayah yang merupakan penghasil padi terbanyak Kedua di Manggarai Barat.

”Jika ketahanan pangan diutamakan, perlu ada rekayasa irigasi. Sebab sumber airnya ada, tapi belum merata penyalurannya, mungkin luasan lahan bisa direkayasa untuk membuat saluran air atau penampung,” kata Diklosari.

Atas permintan tersebut, pihak Kementan mengatakan pihaknya akan berupaya merealisasikannya.

“Kementerian Pertanian bisa fasilitasi itu, tapi jangan tahun yang sama. Misal tahun ini damparit, tahun depan RJIT, tahun depannya lagi pompanisasi. Bisa lewat pengajuan bisa juga diskresi pimpinan atau aspirasi. Fokusnya untuk peningkatan produksi pangan,” ujar perwakilan dari Kementerian Pertanian, Rahmanto.

Untuk diketahui, Monitoring dan Evaluasi (monev) pada proyek-proyek pemerintah terus dilakukan oleh Satgassus pencegahan Korupsi Polri. Kali ini, kegiatan tersebut dilakukan bersama pihak Kementerian Pertanian (Kementan). Kegiatan monev kali ini, dilakukan di 12 Titik Program Irigasi Perpompaan (Irpom) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022-2024. Rangkaian kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Maggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT Pada 9 – 13 September 2024.