Minta Para Menteri Sukseskan Transisi Pemerintahan Indonesia ke Prabowo Subianto, Jokowi: Jika Perlu Regulasi Baru, Segera Dibuatkan

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (13/9).

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan efektif.

Menurut Jokowi, jika diperlukan membuat regulasi baru yang bisa memuluskan transisi pemerintahan, dapat segera dibuat. Khususnya untuk program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif jika diperlukan regulasi baru. Jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuatkan, segera diselesaikan. Utamanya untuk progaram-program unggulan presiden terpilih," kata Jokowi.

Jokowi menekankan, transisi pemerintahan penting agar program-program unggulan pemerintahan mendatang dapat segera berjalan efektif. "Agar setelah dilantik, pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta pada satu bulan terakhir masa tugasnya sebagai kepala negara agar para Menteri menyelesaikan program-program kerja utama yang belum terselesaikan.

"Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai. Baik berkaitan dengan serapan, administrasi pertanggungjawaban, dan kendala yang belum terselesaikan," jelas Jokowi.

Dia juga meminta jajarannya untuk menjaga situasi keamaan agar tetap kondusif sampai peralihan masa kepemimpinan. Ia tak ingin ada gejolak sampai pelantikan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

"Menjaga situasi yang kondusif, kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh. Kita butuh untuk melakukan pembangunan. Sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak, gejolak, sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," tegas Jokowi.

"Artinya kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, jaga pertumbuhan, jaga keamanan, jaga ketertiban. Dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem. Terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," imbuhnya.