Wacana RUU Wantimpres jadi DPA, Jokowi: Itu Inisiatif DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas kontingen Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

JawaPos.com - DPR RI telah menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR. Keputusan tersebut diambil dalam paripurna penutupan masa sidang V tahun sidang 2023-2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

Baca Juga: Profil Randy Hanson, Bek Baru Persebaya Surabaya yang Menembus Skuad Utama dari Jalur Trial

Presiden Jokowi enggan menanggapi hal tersebut. Menurutnya, RUU tersebut merupakan kewenangan DPR RI.

"Itu inisiatif dari DPR, tanyakan ke DPR," kata Jokowi di Lampung, Kamis (11/7).

DPR RI sebelumnya menyetujui RUU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengatakan, usulan RUU tersebut berasal dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Lodewijk menjelaskan, RUU tersebut merupakan perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

"Dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI?," ucap Lodewijk di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

"Setuju," jawab para anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna.

Baleg DPR RI bisa segera melanjutkan pembahasan revisi tersebut. RUU Wantimpres juga ingin menghapus ketentuan jumlah anggotanya sebanyak delapan orang. Aturan itu akan diubah menjadi jumlah anggota diserahkan kepada presiden.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU Wantimpres berisi perubahan nomenklatur nama lembaga menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Usulan inisiatif pembahasan DPR RI itu juga disetujui seluruh fraksi di parlemen.

"Katakanlah paripurna terdekat menyetujui, berarti (draf RUU) ini akan dikirim ke pemerintah. Pemerintah nanti akan menerbitkan surpres (surat presiden), kemudian juga beserta DIM-nya, setuju atau nggak gitu," ucap Supratman usai memimpin Rapat Pleno RUU Wantimpres di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).

Ia menyebut, RUU tersebut masuk melalui usul DPR bersama pemerintah melalui kementerian. Salah satu poin yang diusulkan dalam RUU tersebut terkait keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," paparnya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan