Dorong Pemerintah Tingkatkan Rekrutmen Dokter, Gus Imin Ingin Wujudkan Obat Gratis untuk Rakyat

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo ingin agar harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di tanah air setara dengan negara-negara tetangga. Hal itu direspons Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar.

Gus Imin –sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar– menyatakan bahwa seharusnya obat-obatan untuk rakyat digratiskan. ”Itu kewajiban negara menjamin kesehatan warganya,” katanya.

Pemerintah, sebut Gus Imin, semestinya memprioritaskan optimalisasi rekrutmen dokter karena Indonesia masih kekurangan banyak dokter. ”Saya kira, kalau alkes dan obat-obatan ada, tapi dokternya sedikit, ya tetap susah juga. Mereka-mereka itu yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia, jumlah dokter di Indonesia masih kalah jauh. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa rasio jumlah dokter di tanah air saat ini hanya 0,47 atau urutan ke-147 di dunia.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengupayakan peningkatan jumlah dokter. ”Kami akan kejar,” tegas presiden saat sambutan di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 pada Rabu (3/7).

KEJAR KEKURANGAN: Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah agar pendidikan dokter spesialis dilakukan dengan konsep collegium-based dan hospital-based. (Istimewa).

Problem kekurangan dokter berlangsung sejak masa kemerdekaan. Hingga kini pun, tenaga dokter spesialis sangat minim. Bahkan, Indonesia butuh waktu 20 tahun untuk mencapai standar jumlah dokter spesialis yang menjadi acuan dunia.

Salah satu penyebab kurangnya jumlah dokter spesialis itu adalah pendidikan kedokteran yang menelan biaya besar. Untuk menjadi seorang spesialis, dokter harus berhenti praktik dulu demi mengikuti perkuliahan selama empat tahun. Setelah itu, dokter baru bisa berpraktik lagi.

Gus Imin menjelaskan, pendidikan kedokteran di berbagai negara di dunia menerapkan sistem hospital-based atau dilakukan di rumah sakit. Seharusnya Indonesia bisa mengikuti konsep tersebut.

”Pendidikan dokter spesialis akan dilakukan berdasar collegium-based bekerja sama dengan hospital-based. Dokter umum tetap akan bekerja sama dengan perguruan tinggi,” jelas Gus Imin.

Agar kualitas lulusan pendidikan dokter spesialis dengan konsep hospital-based terjaga, pemerintah bisa menggandeng lembaga tepercaya dari Amerika Serikat untuk melakukan akreditasi rumah sakit pendidikan.

Selain itu, pemerintah bisa membuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan para calon dokter spesialis. ”Kami dari DPR siap mendorong program tersebut,” tandas Gus Imin. (c14/ran)