Revisi UU Polri Dinilai Harus Objektif Berdasarkan Era Transformasi

JawaPos.com – Revisi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilihat secara objektif. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) Bob Hasan menyatakan, saat ini Indonesia telah memasuki era transformasi yang membutuhkan pandangan objektif terhadap hukum.

"Jadi kita sudah tidak lagi bicara reformasi, sudah tak zaman lagi. Sekarang ini era di mana kita transformasi atau bertransformasi," kata Bob Hasan dalam diskusi publik tentang RUU Polri di Jakarta, Sabtu (29/6).

Dia menegaskan, dalam era transformasi ini, penting bagi masyarakat untuk bersikap objektif dalam menilai setiap perubahan hukum yang terjadi.

Bob Hasan menekankan pentingnya memandang revisi UU Polri, khususnya perubahan ketiga UU Nomor 02/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan objektivitas.

"Sekarang perubahan revisi UU Polri ketiga. Maka, di era transformasi ini kita sudah harus melihat secara objektif perubahan-perubahan ini,” tegas Anggota DPR RI terpilih dari Dapil Lampung II fraksi Partai Gerindra tersebut.

Bob Hasan berharap sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menyikapi perubahan undang-undang. Dia juga ingin masyarakat memahami urgensi dan tujuan dari revisi tersebut dalam konteks hukum dan transformasi negara.

“Jadi, marilah kita melihat ini, dimulai oleh Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) kita melihat mengkritik revisi UU (Polri) ini sesuatu secara objektif, ilmiah, saintifik,” pungkasnya.