Ketua Banggar DPR Minta Prabowo-Gibran Pahami Ketegangan Geopolitik Agar Tak Ancam Ekonomi Nasional

Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming saat penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung KPU.

JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan sejumlah agenda strategis yang harus dilanjutkan dan perlu diperhatikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Said, Prabowo-Gibrab harus memahami ketegangan geopolitik yang menjadi ancaman laten aktivitas ekonomi.

“Karena hal itu, dalam sekejap harga komoditas global bisa melonjak, kurs rupiah terhempas dalam hitungan jam dan hari. Dalam sekejap pula, merambat, menekan ketahanan ekonomi nasional,” kata Said kepada wartawan, Rabu (5/6).

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, tekanan eksternal mengancam Indonesia karena belum kuatnya sektor pangan, energi, dan tata kelola devisa.

Baca Juga: Jangan Merasa Sial! Orang yang Kejatuhan Kotoran Burung Justru akan Mendapat Keberuntungan, Berikut 5 Makna Spiritualnya

“Belum lagi kesenjangan sosial makin melebar, sehingga perlu ditangani secara serius oleh Prabowo-Gibran,” ucap Said.

Selain itu, Said menekankan pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya perlu menuntaskan target penghapusan kemiskinan esktrem pada 2024. DPR RI akan memfasilitasi penuntasan kemiskinan ekstrem melalui RAPBN 2025.

Serta perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengatasi stunting.

Menurut Said, target angka prevalensi stunting adalah 14,0 persen pada tahun 2024, sementara pada tahun 2023 masih berada pada angka 21,5 persen.

“Karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memperhatikan hal tersebut dengan mengintervensi dengan berbagai kebijakan dan program,” paparnya.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasional masih di angka lima persen di tengah upaya pemerintah mendorong Indonesia naik kasta menjadi negara maju di 2045. Menurut Said, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memanfaatkan secara optimal bonus demografi yang akan berakhir pada 2036, untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Ia pun menekankan, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi belum mampu mengubah haluan ekonomi, untuk menavigasikan ekspor bernilai tinggi. Dia juga mendorong insentif pajak atas kebijakan hilirisasi harus diimbangi dengan kewajiban untuk serapan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan memperluas cakupan industri manufaktur nasional.

“Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah luas bagi kemakmuran rakyat. Karena selama puluhan tahun Indonesia mengekspor bahan mentah, lalu beli lagi ketika menjadi barang jadi,” pungkas Said.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah