Pasca Galodo Banjir Bandang di Sumbar, Fasilitas Air Bersih di Daerah Terdampak Rusak, PMI Kirim 10 Mobil Tangki Air

JawaPos.com - Galodo atau banjir bandang yang melanda Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat (Sumbar) menimbulkan sejumlah dampak. Di antaranya fasilitas air bersih. Menjaga ketersediaan air bersih sampai kepada masyarakat terdampak, Palang Merah Indonesia (PMI) mengirim bantuan 10 mobil tangki air bersih.

Penyerahan 10 mobil tangki air itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla. "Ke-10 mobil tangki air itu (didistribusikan) tersebar me sejumlah wilayah," kata Jusuf Kalla didampingi Mufidah Jusuf Kalla saat meninjau lokasi bencana di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar pada Selasa (14/5).

Mantan Wakil Presiden itu mengatakan, personel relawan PMI juga siap membantu penanganan di setiap bencana alam. Selain itu, PMI juga menyanggupi pemenuhan kebutuhan darah di lokasi bencana itu. "PMI bekerja secara nasional. Jika suatu lokasi kurang, maka relawan dari lokasi lain bisa didatangkan," katanya.

JK mencontohkan ketika relawan dari Provinsi Sumbar tidak mencukupi, maka akan dikirim relawan dari provinsi terdekat. Misalnya dari Provinsi Riau. Dia menegaskan PMI menyalurkan bantuan di masa darurat sekarang, untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana.

Menurut dia, pada setiap bencana banjir atau banjir bandang, layanan yang sering rusak adalah fasilitas air bersih. Sumur-sumur warga tidak bisa menyediakan air bersih. Urang Sumando Minangkabau itu berharap dengan adanya mobil tangki air bisa menyuplai kebutuhan air bersih masyarakat di lokasi bencana.

Selain itu PMI juga menyalurkan kebutuhan perlengkapan perempuan dan anak, alat dan kebutuhan kesehatan serta makanan. Selain itu, PMI juga siap bekerja di lokasi bencana hingga berbulan-bulan. "PMI itu sampai pada rekonstruksi dan rehabilitasi serta sanitasi. Bahkan PMI juga siap membantu dalam membuat sistem sanitasi," katanya.

JK juga sempat merespons soal hunian sementara (huntara) untuk tempat tinggal korban. Ditanya soal Huntara, JK menegaskan keberadaan huntara belum terlalu dibutuhkan. Pasalnya, PMI akan lebih memprioritaskan rehabilitasi terhadap rumah-rumah warga.