Rafael Alun Sempat Ngaku Miskin, Pakar: Munafik Hartanya Bejibun

Rafael Alun, eks Pejabat Kantor Pajak jakarta Selatan yang merupakan ayah dari Mario Dandy

JawaPos.com - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo sempat mengaku miskin sebelum resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, Ayah pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio itu mengaku sulit untuk bisa membeli makan.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyebut, pernyataan Rafael Alun yang berpura-pura miskin saat safari ke media massa hanya sandiwara atau berpura-pura. Ia menyebut, Rafael Alun hanya berlaga miskin.

"Iya itu munafikun, berlaga miskin nggak tahunya hartanya bejibun, padahal cuma pejabat eselon tiga. Kalau di pajak sudah rahasia umum para pegawainya sejahtera hidupnya malah berlebih seperti RAT," kata Fickar kepada JawaPos.com, Rabu (5/4).

Baca Juga: Dituntut 20 Tahun Penjara, AKBP Dody Merasa Kejujurannya Tak Dihargai

Rafael Alun yang sebelumnya mengaku miskin, bahkan maka saja tak sanggup membeli kini tak harus pusing memikirkan makan. Sebab, di dalam rumah tahanan (rutan), KPK menjamin pangan setiap tersangka.

"Berlaga miskin, tidak tahunya kapal keruk uang negara, uang rakyat disikat habis," cetus Fickar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya resmi menahan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT). Penahanan terhadap Rafael dilakukan untuk 20 hari ke depan.

"Untuk kepentingan penyidikan, RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung dari 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/4).

KPK menduga, Rafael Alun menerima gratifikasi saat dirinya menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sejak 2005. Menurut Firli, pada 2011 Rafael diangkat menjadi Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur I.

"Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya," ucap Firli.

Rafael Alun juga diduga melalukan konflik kepentingan, karena memiliki beberapa usaha yang satu diantaranya PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi terkait pembukuan dan perpajakan.

"Adapun pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Dirjen Pajak," ungkap Firli.

Firli menyebut, setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian pajaknya, Rafael diduga aktif merekomendasikan PT AME.

"Sebagai bukti permulaan awal, Tim Penyidik menemukan adanya aliran uang gratifikasi yang diterima RAT sejumlah sekitar USD 90.000 yang penerimaannya melalui PT AME dan saat ini pendalaman dan penelurusan terus dilakukan," tegas Firli.

Rafael Alun disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah