Moeldoko: Jujur, Presiden Tidak Happy dengan Capaian IPK Kita

JawaPos.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta, aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) harus mudah dipahami dan bukan hanya seremonial. Moeldoko meminta pihak-pihak terkait menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi.

"Presiden tidak suka ini. Jadi, saya minta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sudah menandatangani komitmen pencegahan korupsi hari ini, segera menyosialisasikan ke jajarannya. Jangan hanya tanda tangan, saja tapi tidak mengerti isinya," kata Moeldoko pada acara penandatanganan komitmen pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/4).

Moeldoko mengharapkan, aksi pencegahan korupsi harus terasa menyelesaikan masalah konkret di tengah masyarakat. Ia mencontohkan, persoalan pungutan liar di layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

"Maka kanal aduan pungli dan korupsinya harus diperkuat," papar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini juga menyebut, aksi pencegahan korupsi juga harus memiliki relevansi dengan upaya peningkatan indeks. Seperti Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Efektivitas Pemerintah, dan Indeks Perilaku Anti Korupsi.

"Jujur saya sampaikan bahwa Presiden tidak happy dengan capaian IPK kita. Dan beliau memerintahkan berbagai langkah korektif untuk langsung dilaksanakan," terang Moeldoko.

Ia menyebut, Presiden Jokowi memberikan arahan terkait aksi pencegahan korupsi, yang harus dilakukan jajaran pemerintah. Utamanya pada penguatan sistem pencegahan korupsi, penindakan korupsi besar, profesionalitas aparat penegak hukum, asset tracing dan asset recovery, serta penguatan regulasi pemberantasan korupsi, khususnya RUU Perampasan Aset.

"Waktu kita sudah tidak banyak. Publik menunggu, masyarakat mengharapkan gebrakan kita," tegas Moeldoko.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan, Stranas PK akan melakukan aksi-aksi pencegahan korupsi, sebagai upaya melakukan pembenahan pada kementerian dan lembaga.

"Di dalam rencana aksi ini, kita bagi tiga fokus. Dalam perizinan dan tata niaga ada itu ada rencana aksinya," ungkap Pahala.

Pahala memastikan, Stranas PK bekerja optimal sebagaimana arahan Presiden Jokowi, khususnya pada bidang pencegahan korupsi. "Pak moeldoko ini didesain awal, kenapa KSP ada di lima ini. Karena KSP dianggap sebagai komunikasi presiden dan memastikan arahan prioritas rencana aksi Stranas PK," pungkas Pahala.