Usul Kepala Daerah Ditunjuk, Wakil Ketua KPK: Hasil Pilkada Gak Keruan

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengusulkan agar kepala daerah dipilih secara langsung seperti penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, alih-alih pemilihan umum seperti Pilkada.

"Kepala daerah yang ditunjuk langsung itu lebih efektif. Kenapa gak kita ubah? Kalau rakyat itu dilakulan perubahan kenapa tidak?" katanya dalam acara Rapat Koordinasi Anti Korupsi di Gedung Pola Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12).

Alexander merasa bahwa proses Pilkada sering kali merepotkan dan hasil kepala daerah yang terpilih pun kadang tidak memuaskan. Hal itu yang melatarbelakanginya agar kepala daerah lebih baik ditunjuk langsung.

"Daripada bolak-balik kita Pilkada, hasilnya gak keruan, ngapain juga habisin duit hasil gak jelas," tegasnya.

Ia mengaku sering merasa prihatin ketika mendapati adanya kepala daerah yang masih terjerat kasus korupsi. Wakil Ketua KPK itu merasa tak habis pikir, padahal kepala daerah tersebut digaji dengan menggunakan uang rakyat.

"Kadang saya gak habis pikir ketika saya cek (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) LHKPN pejabat ini-itu," ucapnya.

Pasalnya, ia pernah menemukan bahwa ada pejabat yang memiliki 20-50 bidang tanah. Menurut Alexander, hal itu tidak wajar dan justru membuat harga tanah di Jakarta jadi lebih mahal.

"Ini yang buat harga tanah mahal sekali karena dikuasi kelompoj tertentu, individu tertentu. Dan mohon maaf, kita harus men-set cara pikir kita, jangan menumpuk harta seolah olah gak ada habis," tandasnya.