IM57: Konsep Restorative Justice di Kasus Korupsi Tak Bisa Diterapkan

JawaPos.com - Ketua IM57+ Institute Praswad Nugroho menegaskan, konsep restorative justice untuk kasus korupsi tidak bisa diterapkan. Dia mengungkapkan, berdasarkan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) kejahatan korupsi termasuk kejahatan luar biasa, seperti narkotika dan terorisme.

"Jika kita terapkan restorative justice, semua pelaku korupsi akan menganggap korupsi seperti berdagang, transaksional saja, jika ketahuan dan ketangkap tinggal bayar, jika tidak ketahuan selamat," kata Praswad dalam keterangannya, Minggu (30/10).

Konsep restorative justice ini sempat dilontarkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III. Praswad menyarankan, Johanis Tanak untuk banyak belajar lagi soal konsep restorative justice.

"Tidak ada obat yang sama terhadap seluruh jenis kejahatan," tegas Praswad.

Praswad berharap tidak ada pihak yang berupaya mereduksi korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa. Kehancuran yang diakibatkan tindak pidana korupsi efeknya sampai ke seluruh urat nadi bangsa.

"Yang paling menderita adalah rakyat miskin yang haknya dirampas oleh para koruptor. Mau sampai kapan Indonesia ini terus terpuruk menjadi bangsa yang korup?" cetus Praswad.

Sebelumnya, Johanis Tanak telah resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa periode 2019-2023. Johanis dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/10).

Johanis Tanak menegaskan, akan berkomitmen menegakkan peraturan Undang-undang selama bertugas di KPK. Dia memastikan, tidak akan melakukan pelanggaran etik seperti yang dilakukan Lili Pintauli Siregar, yang diduga menerima tiket nonton MotoGP Mandalika.

"Komitmen saya tentunya sama dengan komitmen teman-teman yang lain bagaimana bisa melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita mengatakan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Johanis usai menjalani pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/10).

Terkait wacana restoratif justice dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi, sebagaimana pernah diungkapkan Johanis saat fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, merupakan opini. Pernyataan itu diungkapkan hanya sebatas akademik.

"Itu kan cuma opini, bukan aturan. Tapi pandangan sebagai akademisi tentunya bisa saja. Tapi, bagaimana realisasinya tentunya nanti lihat aturan," tegas Johanis.