Kapolri: Bupati Pakai Innova, Kapolres Harus Innova Juga

JawaPos.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali membuat kebijakan baru untuk membenahi internal kepolisian. Kapolri meminta jajarannya untuk menggunakan kendaraan sesuai dengan standar forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Selain itu, semua personel kepolisian diminta menghilangkan budaya setor upeti ke atasan.

”Tidak ada yang namanya sekolah itu membayar, mau mendapat jabatan membayar,” tuturnya. Jika ada yang membawa-bawa nama Kapolri untuk hal semacam itu, Sigit memerintahkan langsung ditangkap.

Dia menuturkan, di lingkungan mabes telah dicek tidak ada hal semacam itu. ”Polda harus mengikuti,” terangnya. Setiap kepala satuan wilayah (Kasatwil) harus memberikan penilaian objektif terkait dengan prestasi setiap anggota. ”Di polda tolong tidak boleh menempatkan jabatan seseorang harus bayar, sekolah harus bayar,” jelasnya.

Menurut dia, semua pejabat di mabes juga akan melihat dengan cara pandang yang sama. Divisi propam harus mengawasi karena masih ada suara-suara tentang budaya pungli dan setoran untuk atasan. ”Saya masih dengar hal-hal semacam itu,” katanya.

Terkait dengan gaya hidup personel kepolisian, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi secara gamblang. Kebiasaan menggunakan mobil mewah dan motor gede harus dihilangkan. ”Memang ada rekan-rekan yang berangkat dari orang yang berada. Saya mengetahuinya, tapi saya kira bisa dikurangi,” jelasnya.

Dia meminta anak buahnya mematuhi telegram yang telah diterbitkan. Telegram itu berkaitan dengan gaya hidup polisi. Untuk Kasatwil, kendaraan harus disesuaikan dengan kendaraan dinas forkopimda. ”Bila bupati memakai Innova, Kapolres memakai Innova. Sesuaikan Kapolres dan Kapolda seperti apa,” jelasnya kemarin.

Menurut dia, Kasatwil tidak boleh terlihat mencolok dan berbeda. Hal itu memang sulit, tapi harus dilakukan. ”Ingatkan keluarga juga karena apa pun yang terjadi nanti polisi yang disorot,” terang mantan Kabareskrim tersebut.

Kapolri juga memberikan instruksi soal stigma polisi mencari-cari kesalahan. Menurut dia, posisi Kasatwil mendorong agar UMKM bisa berjalan. Produk dalam negeri bisa tumbuh. ”Yang semacam ini dikawal dan berikan pendampingan agar memahami aturan,” paparnya.

Polisi tidak boleh membiarkan, lalu melakukan penangkapan. Ujung-ujungnya malah transaksional. Mengenai masalah itu, catatan masyarakat menumpuk. ”Yang diperlukan bagaimana rekan-rekan menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan,” jelasnya.

Saat ini bukan era untuk mencari-cari kesalahan. Jika masih bisa dilakukan restorative justice, lebih baik dilakukan hal semacam itu. ”Apalagi tidak merugikan masyarakat, lakukan restorative justice,” tegasnya.