Ramai Film ‘Dirty Vote’ yang Kritik Bawaslu RI, Berikut Respons Rahmat Bagja

JawaPos.com - Dalam menanggapi kritik yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dalam film dokumenter ‘Dirty Vote’ karya Sutradara Dandhy Dwi Laksono, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, buka suara.

Dilansir dari Antara Senin (12/2), Rahmat Bagja, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, menegaskan bahwa lembaga tersebut menghargai setiap kritik yang disampaikan. 

Bawaslu RI terus berupaya sekuat tenaga menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, Bagja menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur fungsi dan tanggung jawab Bawaslu RI dalam menjalankan proses pemilihan umum.

Selain itu, Bagja juga menggarisbawahi bahwa baik Bawaslu RI maupun pengawas pemilu di tingkat daerah telah melakukan tugas mereka dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan keyakinan Bagja akan kinerja lembaga pengawasan pemilu di seluruh wilayah, serta kepercayaan mereka terhadap penilaian yang akan dibuat oleh masyarakat terhadap kinerja mereka. 

Baca Juga: Bawaslu Tanggapi Santai Film Dirty Vote, Rahmat Bagja: Silakan Kritik Kami!

Dengan demikian, Bawaslu RI memberikan penekanan pada kewajiban mereka untuk memenuhi tuntutan regulasi dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilihan umum.

Walaupun lembaga ini memberikan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat, Bagja menegaskan bahwa Bawaslu RI telah beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Film dokumenter ‘Dirty Vote’ menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang mengkritik Bawaslu RI atas kekurangannya dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu, yang dinilai tidak memberikan efek jera sehingga pelanggaran tersebut cenderung berulang.

Sutradara Dandhy Dwi Laksono menggambarkan film tersebut sebagai sebuah upaya pendidikan bagi masyarakat, khususnya menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Proses pembuatan film melibatkan partisipasi dari 20 lembaga yang berbeda, menunjukkan kerjasama lintas sektor dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan.

Dalam waktu sekitar 8 jam setelah dirilis di YouTube, film tersebut telah ditonton oleh lebih dari satu juta orang, menunjukkan minat yang besar dari masyarakat terhadap isu-isu yang dibahas dalam film tersebut.

Hal ini menegaskan bahwa film tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai permasalahan pemilihan umum.

***