BIN: Dokumen ke Presiden Aman

Pakai Enkripsi Berlapis, Bantah Klaim Hacker

JawaPos.com – Isu kebocoran data negara kembali mencuat. Itu terjadi setelah seorang peretas (hacker) dengan akun bernama Bjorka mengklaim telah berhasil membobol dokumen-dokumen rahasia Badan Intelijen Negara (BIN) untuk Presiden Joko Widodo selama periode 2019–2021.

Kabar peretasan itu sontak membuat warganet terkejut. Apalagi, sebelumnya akun Bjorka sempat mengunggah pesan di BreachForums untuk pemerintah Indonesia. Pesan itu berisi, ”My Message to Indonesian Government: Stop being an idiot.”

Pesan tersebut merupakan balasan untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika yang meminta Bjorka untuk "tak menyerang" pemerintah. Pesan pemerintah itu merupakan jawaban atas tindakan Bjorka yang berusaha menjual 1,3 miliar data registrasi SIM card masyarakat Indonesia.

Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto menepis isu dugaan kebocoran dokumen BIN untuk presiden sebagaimana klaim Bjorka. Wawan menegaskan, dokumen BIN aman terkendali karena terenkripsi secara berlapis. ”Dan semua dokumen pakai (nama) samaran,” ujarnya kemarin (10/9).

BIN memastikan surat atau dokumen yang dikirim ke presiden selalu menggunakan kripto atau sandi terenkripsi yang rutin diubah. Dengan cara tersebut, BIN menegaskan dokumen yang bersifat rahasia akan selalu aman.

”Dokumen BIN ke presiden tidak bocor,” tegasnya.

Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra menambahkan, pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi. Kemudian, BSSN melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan oleh para peretas.

Setelah melakukan penelusuran tersebut, BSSN telah meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) agar memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

PP tersebut mengisyaratkan kepada seluruh PSE agar menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

”Kami telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko lebih besar pada beberapa PSE,” ujar Ariandi melalui keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin.