Ina Digital sebagai Govtech, Jokowi Minta Percepat ”Jalan Tol” Pelayanan Publik

JawaPos.com – Pemerintah mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Yaitu, dengan membentuk government tech (govtech) Indonesia yang diberi nama Ina Digital.

Kemarin (9/1) Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna terkait peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui keterpaduan layanan digital pemerintah. Presiden memerintah jajarannya untuk menyederhanakan layanan berbasis digital.

Di masa pemerintahannya yang tersisa sekitar sembilan bulan, Jokowi ingin mempercepat transformasi tersebut. ”Kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi. Karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan,” katanya.

Pemerintah memiliki ribuan platform. Hal itu dinilai menyulitkan bagi pelayanan kepada masyarakat. Jokowi memerintahkan platform di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah harus disederhanakan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas diinstruksikan untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital. Tujuannya, dapat mengonsolidasikan portal yang ada menjadi satu portal nasional.

”Saya minta menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi govtech nasional kita. Mendagri dan Menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID, paling lambat bulan enam harus sudah selesai,” ujarnya.

Menteri PAN-RB Azwar Anas membeberkan pentingnya govtech. Sudah 20 negara yang memilikinya. Di Indonesia, dia menyebut contoh Kementerian Kesehatan. Kementerian itu memiliki satu website besar untuk pelayanan. ”Di berbagai negara ada banyak nama govtech. Di Korea ada NIA, The National Information Society Agency. Di Singapura ada Government Technology Agency. Indonesia ada tujuh nama untuk dipilih. Bapak Presiden memutuskan nama govtech adalah Ina Digital atau Indonesia Digital,” katanya.

Menurut Anas, pembangunan govtech itu akan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Anas menyatakan, transformasi digital di sektor pemerintahan akan meringkas alur pelayanan sehingga tidak berbelit. ”Ibarat kata, bila sebelumnya presiden telah meresmikan banyak jalan tol secara fisik, kali ini pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital,” ujar Anas.

Pada bagian lain, pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023 telah memasuki tahapan pengumuman hasil kelulusan. Pengumuman kelulusan hasil akhir itu merupakan hasil integrasi nilai seleksi kemampuan dasar (SKD) dan seleksi kemampuan bidang (SKB) yang diumumkan tiap-tiap instansi mulai 5 Januari 2024.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nanang Subandi mengungkapkan, hasil kelulusan dapat dicek peserta dengan login pada portal SSCASN BKN. Hingga kemarin (9/1) pukul 09.33 WIB, BKN mencatat sudah lima instansi yang mengumumkan hasil kelulusan CPNS. Yakni, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Mahkamah Agung.

”Bagi pelamar yang telah memperoleh pengumuman hasil kelulusan juga masih diberikan kesempatan untuk melakukan masa sanggah selama tiga hari sejak pengumuman diterima,” ujarnya.(mia/lyn/c19/fal)