Masyarakat Kota Jayapura Diimbau Tak Terprovokasi Isu yang Memecah Belah, Usai Lukas Enembe Meninggal Dunia

JawaPos.com – Mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Selasa (26/12).

Seusai Lukas Enembe dikabarkan meninggal dunia, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua mengimbau masyarakat Jayapura tidak terprovokasi isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

"Kami harap masyarakat Kota Jayapura tidak terpancing dengan berita-berita miring yang beredar di media sosial terkait kematian mantan Gubernur Papua," kata Pj Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, Rabu (27/12) mengutip dari Antara.

Ia pun berharap masyarakat Jayapura juga mempercayakan keamanan kepada TNI-Polri.

"Sehingga masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap tenang dan kita semua berdoa, semoga prosesi pemakaman mantan Gubernur Lukas Enembe berjalan dengan aman dan lancar serta dengan suasana yang penuh damai," ujarnya.

Selain itu, saat menjemput kedatangan jenazah Lukas Enembe, masyarakat Papua diharapkan tetap menjaga suasana yang damai dan kekeluargaan serta penuh kasih.

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, mengatakan, jenazah Lukas Enembe akan diterbangkan ke Papua pada Kamis (28/12) dini hari. Selain itu, akan dilakukan penghormatan kepada mantan Gubernur Papua tersebut.

Baca Juga: Kelompok Separatis Teroris Papua Serang Pos TNI di Maybrat, Satu Prajurit Gugur

Mantan Gubernur Papua tersebut sebelumnya juga menjalani sidang beberapa bulan terakhir terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Lukas Enembe Divonis 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan empat bulan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 47,8 milyar.

Sementara, pada persidangan tingkat pertama, Lukas Enembe divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan penjara.

Mengutip JawaPos.com, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengatakan, pertanggungjawaban pidana terhadap Lukas Enembe telah berakhir setelah dinyatakan meninggal dunia.

"Dengan meninggalnya tersangka, maka hak menuntut, baik dalam perkara tipikor maupun TPPU berakhir demi hukum," katanya, Selasa (26/12).

Kendati demikian, ia mengatakan negara masih dapat menuntut ganti rugi terhadap kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Negara masih mempunyai hak menuntut ganti rugi keuangan negara melalui proses hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri," pungkas Johanis.

 ***