Wapres: Keselamatan Rakyat Lebih Penting Dibanding Kunjungan Wisman

JawaPos.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari potensi penularan kasus Covid-19 gelombang ketiga lebih penting daripada mendapat pemasukan negara dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

"Kita memang membutuhkan wisawatan asing. Akan tetapi, lebih penting menyelamatkan masyarakat bangsa dari kemungkinan masuknya varian baru yang bisa memicu terjadinya gelombang ketiga," kata Wapres Ma’ruf Amin di Aceh, seperti keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wapres (BPMI Setwapres), Selasa.

Varian baru Covid-19, yaitu Delta AY.4.2. atau Delta Plus, telah terdeteksi di Malaysia dan Singapura. Untuk mencegah varian baru tersebut menular di Indonesia, Wapres mengatakan bahwa Pemerintah memperketat pintu masuk ke wilayah NKRI. "Untuk varian baru itu, kami memperketat pintu masuk, baik darat, udara, maupun laut, dan mempercepat screening," katanya.

Upaya Pemerintah untuk mengantisipasi penularan Covid-19 untuk gelombang ketiga dan menjelang liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Wapres mengimbau masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan hingga mempercepat vaksinasi.

"Yang pertama tentu vaksinasi, yang kedua penerapan protokol kesehatan dan yang ketiganya itu penerapan PeduliLindungi di semua tempat mobilitas, baik tempat wisata, tempat belanja, maupun di lingkungan sekolah," katanya.

Untuk di Aceh, Wapres berpesan agar Pemerintah Provinsi Aceh mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 karena termasuk dalam provinsi dengan capaian vaksinasi rendah. "Aceh ini yang masih (dosis) pertama di 38 persen, yang (dosis) kedua baru di 18 persen. Oleh karena itu, salah satu strateginya adalah melakukan percepatan vaksinasi di daerah, termasuk Aceh," ujarnya.

Sebelumnya, per 25 Oktober 2021, capaian vaksinasi Covid-19 di Aceh tergolong rendah, termasuk juga di Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan Papua. Capaian vaksinasi Covid-19 di keempat provinsi tersebut mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo karena berada di level 24–33 persen. (*)