Anggaran Kemenhan Tiba-tiba Naik jadi Rp 61,58 Triliun Jelang Pemilu, Imparsial Anggap Tidak Wajar

Gufron Mabruri

JawaPos.com - Imparsial mengkritik kenaikan anggaran yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk 2024. Kenaikan anggaran jelang pelaksanaan Pemilu 2024 itu diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun sumbernya dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun.

Kenaikan itu baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023.

Gufron Mabruri, salah satu perwakilan Imparsial menilai, kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar.

“Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,” kata Gufron dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/12).

Gufron menyebut, kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebab, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Koalisi juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.

“Apalagi saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat presiden, sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan,” jelasnya.

Baca Juga: Benarkah Memotong Rambut dapat Mengurangi Stres? Simak Dampaknya pada Mental dan Fisik Menurut Psikolog

Untuk itu, publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024.

Belum lagi, kata Gufron, di Kementerian Pertahanan sendiri terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program Food Estate yang gagal tetapi telah merusak hutan.

“Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di Kemenhan pada proyek Komponen Cadangan dan alutsista,” kata Gufron.

Selama ini, kata Gufron, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Sehingga, seringkali dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sering terjadi tapi sulit dibongkar karena alasan dan dalih "rahasia negara".

Apalagi aparat penegak hukum lain, seperti KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini. “Hal inilah yang membuat sektor pertahanan menjadi sektor dengan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi,” jelasnya.

Editor: Kuswandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Anggaran Kemenhan Tiba-tiba Naik jadi Rp 61,58 Triliun Jelang Pemilu, Imparsial Anggap Tidak Wajar

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Anggaran Kemenhan Tiba-tiba Naik jadi Rp 61,58 Triliun Jelang Pemilu, Imparsial Anggap Tidak Wajar

Tags

Artikel Terkait

Masyarakat Sipil Minta Dibentuk TGPF Agar Proses Hukum Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Berjalan Transparan

Kemhan Gembleng Ratusan Pegawai BUMN Hasil Rekrutmen 2025-2026 di Kodiklat TNI Selama 3 Bulan

Jadi Provinsi Pertama di Indonesia, Wamenhan Tetapkan 500 ASN Sulsel Sebagai Komcad

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com