Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 1 Juli 2021 | 01.11 WIB

Berlakukan PPKM Darurat, Anggota Komisi IX DPR: Itu Kebijakan Tepat

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Ratu Ngadu Bonu Wella. Foto: Istimewa - Image

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Ratu Ngadu Bonu Wella. Foto: Istimewa

JawaPos.com- Rencana pemerintah yang akan melakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, guna memutus penyebaran Covid-19 mendapatkan support penuh dari Senayan.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Ratu Ngadu Bonu Wella menegaskan, pihaknya sangat mendukung pengetatan PPKM darurat, karena penyebaran Covid-19 di Indonesia yang sangat tinggi dan cukup mengkhawatirkan.

"Langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat bagus untuk menekan penyebaran Corona di Jawa, Bali dan wilayah lainnya," ujar Ratu Ngadu Wella dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/6)

Dia menyarankan agar PPKM darurat segera diputuskan. Alasannya, karena saat ini sedang masuk musim liburan anak sekolah. Jangan sampai musim liburan ini justru menjadi klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.

Apalagi, sambung Ratu Ngadu Wella, belakangan muncul virus korona varian baru yang lebih berbahaya dan lebih cepat dalam penyebarannya. "Makanya, sebagai anggota DPR, dia sangat mendukung sekali kebijakan tersebut," tuturnya.

Selain kebijakan PPKM darurat, Ratu Ngadu Bonu Wella juga mengharapkan agar pemerintah sesegera mungkin melakukan program vaksinasi terhadap anak-anak. Karena Korona varian baru ini banyak menyerang anak-anak.

Dia pun membeberkan data dari Satgas Covid-19, anak-anak usia sekolah yang terkonfimasi positif Covid-19 (17 Juni) sebanyak 235.527 anak. Angka itu setara 12,51 persen dari total kasus Covid-19 di tanah air. "Kami berharap program ini lebih dipercepat agar ada gerakan masif untuk vaksinasi anak-anak ini bisa terealisasi. Tidak bisa dibiarkan lama karena varian baru ini sangat cepat sekali proses penularannya," urainya.

Yang lebih mengembirakan lagi adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sudah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin terhadap anak-anak. "Kami di DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap apa yang ditargetkan biar cepat terealisasi," ujarnya.

Terakhir, dia meminta agar proses PPKM darurat dan vaksinasi terhadap anak-anak dijalankan dengan ketat. "Jangan diberikan kelonggaran dalam penanganan Covid-19 agar bisa memutus mata rantai penyebaran secara maksimal," tegas Ratu Ngadu Wella. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore