Epidemiolog: Bukan PSBB, Atasi Covid-19 Mutasi India Harus Lockdown

JawaPos.com - Pemerintah didesak harus memberlakukan kebijakan di hulu yakni dengan menarik rem darurat untuk mengatasi ledakan kasus Covid-19. Menurut kacamata epidemiolog, tak ada jalan lain caranya, selain lockdown atau melakukan penguncian.

"Kalau ada varian baru bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tapi lockdown," tegas Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono kepada JawaPos.com, Jumat (18/6).

Konsep lockdown yang seperti apa? Menurutnya hal itu disesuaikan dengan distribusi persebaran kasusnya. Misalnya saat ini terjadi ledakan di Kudus, Bangkalan, dan Jepara. Maka kabupaten-kabupaten itu harus di-lockdown.

Baca juga: Covid-19 Bisa Tembus 20 Ribu Sehari, DKI Diprediksi Bakal Kolaps

"Tergantung distribusinya, harusnya Kudus lockdown, Kabupaten Bangkalan juga. Provinsi DKI Jakarta juga harus di-lockdown," tegas Tri Yunis.

Dia juga menyesalkan perilaku atau sikap masyarakat yang masih cuek atau acuh tak acuh dengan tetap makan bersama di restoran, kumpul-kumpul tanpa protokol kesehatan. Artinya, kata dia, masyarakat seolah membiarkan situasi kolaps ini terjadi.

"Silakan saja masyarakat kalau mau kolaps. Masyarakat ini juga minta ampun. Waktu Lebaran saya melihat kerumunan, saya menangis, saya menangis. Melihat kerumunan, saya takut seperti ini. Seperti Kudus, Bangkalan, menyusul seperti Tangerang lalu Bandung, saya takut," kata Tri Yunis.

Menurutnya, saat dunia menghadapi varian baru Delta dari India, artinya dunia menghadapi musuh yang berbeda. Maka salah satu upaya yang paling efektif adalah lockdown.

"Dengan lockdown, anak muda akan berhenti kumpul-kumpul, kalau lockdown kan dikunci. Kita berhadapan dengan musuh berbeda. Kalau musuhnya sama okelah," katanya.

Tri Yunis khawatir jika di hulu pemerintah tak menarik rem darurat, maka ketersediaan tempat tidur rumah sakit (BOR) akan semakin kritis. "Ini saja sudah kolaps," ujarnya.