Soal Pembukaan Sekolah, MPR: Protokol Kesehatan Ketat Harus Dijalankan

JawaPos.com - Rencana pembukaan sekolah tatap muka secara serentak akan dimulai Juli 2021. Untuk itu, salah satu yang harus menjadi perhatian utama adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Melihat hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta, pemerintah daerah yang wilayahnya sudah mulai membuka pembelajaran tatap muka, harus tetap memperhatikan informasi perkembangan terkait Covid-19. Bahkan, harus melakukan tes Covid-19 secara berkala secara menyeluruh bagi murid dan pengajar maupun pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan sekolah.

Sebab seluruh protokol kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi agar benar-benar dapat meminimalisasi potensi terpapar virus. "Guna memastikan serta menghindarkan murid dan guru dari terpapar virus. Tes yang dilakukan bukan merupakan tes acak, namun tes secara menyeluruh, mengingat hal ini menyangkut kondisi kesehatan murid dan guru," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Jumat (28/5).

Baca Juga: Penting, Dukungan Masyarakat Bantu Pemerintah Lawan Pandemi Covid-19

Bamsoet meminta pemerintah sebelum melaksanakan rencana tersebut, sudah melalui kajian dan evaluasi mendalam dan uji kelayakan. Termasuk kepada sekolah-sekolah yang saat ini sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai tindakan pencegahan atau penanganan Covid-19 dilakukan setelah klaster terbentuk.

"MPR berpendapat, upaya antisipasi sejak dini diperlukan agar kondisi pembelajaran tatap muka nantinya dapat dilaksanakan secara aman," katanya.

Untuk itu, Bamsoet meminta pemerintah daerah gencar dalam menyosialisasikan kondisi perkembangan penanganan Covid-19 di daerah masing-masing kepada pihak sekolah. Tentunya dengan bijak dalam memberikan izin buka atau tutup sekolah tersebut.

"Meminta dalam situasi pandemi saat ini yang masih terus mengalami fluktuasi angka naik turun, agar sekolah dapat benar-benar mempertimbangkan berbagai risiko yang timbul apabila dilakukan pembelajaran secara tatap muka," ungkapnya.

Meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran tes usap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk memenuhi kebutuhan tes usap di sekolah setiap dua pekan sekali, baik kepada murid, guru, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan sekolah, dan tidak membebankan anggaran sepenuhnya kepada pihak sekolah.