Jelang Pergantian Panglima, Komisi I DPR Akan Bentuk Panja Netralitas TNI untuk Pemilu 2024

JawaPos.com – Tes kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon panglima TNI kemungkinan bakal dihelat pekan depan. Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kini bertugas sebagai kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi calon tunggal pengganti Laksamana TNI Yudo Margono.

Agus turut hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR di Jakarta kemarin (7/11). ”Perkiraan antara tanggal 10 sampai 14 November 2023,” ungkap anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan kepada media terkait jadwal fit and proper test.

RDP kemarin juga membahas pengamanan pemilu. Bukan hanya pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif, Farhan mengingatkan bahwa tahun depan juga bakal berlangsung pemilu kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Untuk itu, persiapannya harus benar-benar matang.

Apalagi jika Undang-Undang Pilkada diresmikan. Farhan menyebut bakal ada kekosongan DPRD. Sehingga fungsi legislatif akan berada di tangan penjabat kepala daerah.

Kekosongan itu juga bisa berlangsung lama. Mulai Agustus sampai November 2024. ”Sampai DPRD dilantik November 2024 dan kepala daerah baru dilantik Januari 2025. Jadi, kalau TNI tidak netral dan tidak jaga stabilitas, bisa ambyar ini negara,” bebernya.

Meski demikian, Farhan percaya dan yakin TNI tidak akan turut serta dalam urusan politik. Apalagi, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon pengganti punya komitmen sama: netralitas TNI harga mati.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menginginkan proses tes calon panglima berlangsung cepat. Bila perlu selesai dalam satu hari. ”Tinggal nanti ke depan bagaimana pemilu, netralitas di pemilu seperti apa, profesionalisme TNI seperti apa,” imbuhnya.

Untuk memastikan netralitas TNI, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas TNI dalam pemilu tahun depan. ”Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI,” imbuhnya.

Meski belum diputuskan, usulan tersebut disambut baik oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPR lain. Selanjutnya, mereka akan membahas pembentukan Panja Netralitas TNI di internal komisi I.

Berkaitan dengan hal itu, Yudo sudah berulang-ulang menyatakan bahwa TNI netral. Walau tidak sedikit purnawirawan TNI yang terlibat politik praktis, dia tegas menyampaikan, seluruh jajarannya tetap pada komitmen. (syn/c19/ttg)