MPR Minta Masyarakat Waspada Penipuan Berkedok Kerajaan

JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok kerajaan. Pasalnya, jika di zaman ini ada orang yang mengaku sedang mendirikan keraton atau kerajaan maka itu sudah pasti dipastikan kebohongannya.

Menurut Bambang, fondasi masyarakat Nusantara pada masa pra-kemerdekaan memang terdiri dari berbagai kerajaan/keraton. Namun menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, para raja-raja se-Nusantara telah mendeklarasikan dirinya melebur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu tidak ada lagi pembentukan kerajaan/keraton baru, sebab seluruh elemen masysrakat menyatu dalam NKRI," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (31/1).

Apalagi, jika ada orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja, dan meminta sumbangan kepada masyarakat. Maka patut diduga ia sedang menjalankan penipuan. Alih-alih melestarikan adat dan budaya, orang seperti ini justru mencoreng nama baik keraton atau kerajaan yang sejak dulu sudah berkiprah demi Indonesia.

Diektahui, Keraton/kerajaan yang sudah berdiri sejak pra-kemerdekaan Indonesia, yang sampai saat ini masih eksis, mereka tergabung dalam berbagai wadah. Misalnya, Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) yang dibentuk pada tahun 2006 atas fasilitas Kementerian Budaya dan Pariwisata, maupun Majelis Agung Raja Sultan (MARS) Indonesia yang dikukuhkan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2017.

Lebih lanjut, Bamsoet yang merupakan Wakil Ketua Umum SOKSI ini juga mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang telah mengamankan berbagai orang yang berdalih mendirikan keraton atau kerajaan, namun sebenarnya sedang melakulan penipuan publik. Seperti Sunda Empire dan Keraton Agung Sejagat.

Menurutnya, jika polisi tak bergerak cepat, khawatir kedua keraton atau kerajaan fiktif tersebut mendatangkan preseden buruk bagi masyarakat. Lama-lama bisa muncul berbagai keraton atau kerajaan dengan argumentasi pendirian yang sumir.

"Yang pada akhirnya, masyarakatlah yang menjadi korban. Baik sebagai korban penipuan finansial maupun penipuan sejarah," pungkas Bamsoet.