KPK Akan Awasi Anggaran Gendut Lem Aibon dan Ballpoint Pemprov DKI

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turut memonitor adanya anggaran Rp 82 miliar untuk Lem Aibon dan ballpoint senilai Rp 124 miliar yang masuk dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) DKI 2020.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, DPRD DKI Jakarta harus menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasinya secara seimbang. Sehingga bisa menjadi mitra kritis Pemprov DKI.

"Pengawasan dari DPRD menjadi sangat penting agar DPRD bisa menjadi katakanlah mitra yang krtitis menjalankan fungsi pengawasannya," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/10) malam.

Menurut Febri, pengawasan ketat dari DPRD dapat meminimalisir kemungkinan lolosnya anggaran-anggaran yang nilainya tak masuk akal.

"Kecuali ada negosiasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan DPRD seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, lembaga antirasuah siap membantu mencegah kemungkinan tindak pidana korupsi dalam hal penganggaran. Namun, Febri, tak menyebut secara gamblang upaya pencegahan apa yang akan dilakukan.

"Kalau penindakan kami tidak mungkin menyampaikan secara terbuka. Di semua daerah yang kami datangi, semua daerah terkait pencegahan. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan pencegahan lebih lanjut, KPK sangat terbuka," jelas Febri.

Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membahas anggaran tersebut. Dia sudah memanggil pihak-pihak terkait guna mengklarifikasi ini. “Sebenernya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya enggak umumkan karena memang itu review internal,” ujar Anies.

Dia menjelaskan, dalam kasus ini, ada masalah dalam sistem input yang dipublikasi kepada kepada masyarakat. Akibatnya, angka yang ditampilkan hanya secara menyeluruh, tidak ada data detail.

“Ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart sistem dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. dia bisa menguji. Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual,” ucap Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menerangkan, angka mendetail hanya bisa dilihat secara manual. “Cara-cara seperti ini berlangusng setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat memastikan tidak ada anggaran hingga puluhan miliar untuk lem aibon. Menurut dia di tahun lalu tidak ada pengadaan lem tersebut. Sedangkan untuk tahun ini, apabila diadakan tidak akan sampai Rp 82 miliar. “Kalau terkait dengan anggaran aibon, saya sudah coba sisir, Insya Allah tidak ada anggaran aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut,” kata Syaefuloh.

Dia menuturkan, dalam input yang dibuat oleh Suku Dinas Jakarta Barat 1 anggaran teralokasikam untuk 2 komponen. Yakni alat laboratorium, dan alat tulis kantor. Totalnya adalah Rp 182 miliar. Namun setelah diperiksa mendetail seluruh sekolah hanya mengusulkan Rp 175 miliar untuk periode 1 tahun.

Rinciannya yakni Rp 929 juta untuk belanja air, alat kebersihan Rp 2 miliar, Rp 132 miliar alat laboratorium, sedangkan yang diberikan ke seluruh sekolah hanya Rp 1,3 miliar. “Kemudian belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen aibon disampaikan Rp 82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp 22 miliar,” kata Syaefuloh.

“Artinya pada saat penyusunan anggaran dilakukan secara detail di sekolah, mudah-mudahan komponen aibon yang Rp 82 miliar itu tidak ada. Kita akan lakukan penyesuaian,” pungkasnya.