Retno Marsudi, Lulusan UGM Berperan Bawa Indonesia di Panggung PBB

JawaPos.com - Retno Marsudi terpilih kembali menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Retno sudah menjabat sebagai Menlu dalam Kabinet Kerja pada periode 2014-2019. Presiden Joko Widodo kembali memilihnya untuk mengisi jabatan sebagai Menlu pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Alumnus SMA 3 Semarang dan lulusan Hubungan Internasional Fisipol UGM (Universitas Gadjah Mada) ini memulai karirnya di Kementerian Luar Negeri sebagai Direktur Kerja Sama Intra dan Antar Regional Amerika dan Eropa pada 2001-2003. Retno menjabat sebagai Direktur Kerja Ssama Intra dan Antar Regional Amerika dan Eropa.

Istri dari Agus Marsudi ini kemudian menjabat sebagai Direktur Eropa Barat. Retno juga menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Norwegia merangkap Islandia pada 2005-2008. Retno juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Belanda pada 2012-2014. Kemudian Retno pulang ke tanah air pada 2014 setelah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Luar Negeri.

Prestasi Retno Marsudi

Retno Marsudi berperan membaw nama Indonesia berkibar di panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia berhasil menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB setelah mendapatkan 144 suara di pertemuan Majelis Umum PBB pada 2018. Lalu Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB untuk periode 2019-2020. Kemudian Indonesia mendapatkan kesempatan menjabat Presiden DK PBB mulai 1 Mei 2019.

Terbaru, Indonesia mendapatkan tugas ganda di PBB dengan terpilih menjadi Anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat pemilihan, Indonesia bersaing ketat dengan negara kawasan Asia Pasifik. Sedikitnya ada 5 negara yang memperebutkan 4 kursi untuk menjadi Anggota Dewan HAM PBB. Indonesia memenangkan suara terbanyak yakni 174 suara se-Asia Pasifik.

Tak mudah untuk memperebutkan kursi di Dewan HAM PBB. Retno harus berusaha melakukan lobi-lobi untuk menggalang dukungan. Langkahnya berhasil. Indonesia bahkan merebut suara terbanyak yakni 174 suara. Pada 2020, Indonesia mengemban dua tugas di PBB. Indonesia tak hanya duduk sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB tetapi juga Anggota Dewan HAM PBB.

Masalah WNI dan Buruh Migran

Selama menjabat sebagai Menlu pada era Kabinet Kerja (2014-2019), Retno bersama Kemenlu mendampingi kasus hukum yang dialami Warga Negara Indonesia (WNI) di negara lain. Dalam wawancara eksklusif dengan JawaPos.com baru-baru ini, Retno mencatat dalam 5 tahun terakhir ada 91.754 kasus WNI yang terlibat hukum sudah diselesaikan.

Selain dukungan para diplomat terhadap isu perlindungan, Kemenlu juga sudah mengembangkan sistem dan inovasi aplikasi untuk membuat para WNI nyaman. Bahkan Kemenlu juga mengawal persoalan keuangan yang membelit para WNI atau buruh migran Indonesia di luar negeri yang sudah bekerja tapi tidak dibayar oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Dalam 5 tahun ini Kemenlu sudah mengembalikan uang Rp 574 miliar yang belum dibayarkan kepada para buruh migran Indonesia. Selain itu Kemenlu sudah mengevakuasi WNI dari negara dengan situasi konflik. Sedikitnya ada 16.432 jumlah WNI yang berhasil dievakuasi. Berbagai kasus menonjol yang juga berhasil diselesaikan seperti kasus hukum yang membelit WNI Siti Aisyah yang bermasalah di Malaysia dalam kasus dugaan pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pimpinan Korea Utara. Siti Aisyah akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan.