Kasus Monopoli Tower BTS Dinilai Sangat Rugikan Masyarakat

Ilustrasi: BTS Telkomsel. (Istimewa/Telkomsel)

JawaPos.com - Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan dugaan monopoli tower base transceiver station (BTS) yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali dinilai sangat merugikan masyarakat serta industri terkait. Heru menyebut masyarakat tak punya pilihan untuk menggunakan layanan lain.

"Ketika terjadi praktik monopoli cenderung masyarakat dan industri sejenis dirugikan, masyarakat dirugikan karena tidak punya pilihan untuk menggunakan layanan lain, industri sejenis kesulitan masuk untuk memberikan pelayanan," kata Heru kepada wartawan, Rabu (5/7).

Baca Juga: Semburan Api di Rest Area KM 86 B Tol Cipali Akhirnya Padam

Heru mengingatkan, praktik monopoli dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli san Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada semua perusahaan menara telekomunikasi BTS.

"Semua pemain yang ada diberikan kesempatan yang sama untuk membangun tower, sehingga tak ada hambatan. Tidak boleh ada perjanjian ekslusif, misalnya di satu wilayah cuma boleh si A," ujarnya.

Baca Juga: Diduga Tak Punya Biaya Pemakaman, Warga Ciledug Simpan Jasad Bayinya di Kulkas

Direktur Eksekutif ICT Institute ini pun mendukung langkah Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menaikkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS ke tahap penyelidikan oleh penegakan hukum.

"Praktik monopoli dalam bentuk apapun tidak bagus bagi terselenggaranya kompotesi, tidak terjadi persaingan usaha yang sehat, ini artinya masyarakat sangat dirugikan, jadi memang beri akses ke semuanya," tegasnya.

Baca Juga: Di Tengah Tekanan Inflasi, MRAT Catatkan Pendapatan Bersih Rp 285 Miliar

Sebelumnya, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) menaikkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS di kabupaten Badung ke tahap penyelidikan atau penegakan hukum.

Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno mengatakan sudah melakukan pemanggilan kepada semua pihak terkait dan mendengarkan keterangan mereka. Dari hasil kajian tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang harus diselidiki lebih lanjut.

Baca Juga: Musim Liburan Telah Tiba, Thailand Bisa Jadi Opsi untuk Dikunjungi, Berikut Tempat Wisata yang Terkenal

"Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha yang bersangkutan, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah setempat, KPPU menilai perlu untuk meningkatkan menjadi penyelidikan awal perkara inisiatif, yang berfokus pada dugaan pelanggaran pasal 17 dan 24 UU No. 5/1999", ucap Dendy dari keterangan resminya, Selasa (4/7).

Baca Juga: Mengintip Kandungan Gizi Dalam Seporsi Nasi Goreng, dari yang Biasa Sampai Toping Ayam

Lebih lanjut, Dendy menjelaskan dalam tahap penyelidikan, KPPU akan fokus mendalami dugaan monopoli sesuai dengan pasal 17 tentang dugaan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

“Proses penyelidikan awal perkara inisiatif yang teregister dengan No. 03-81/DH/KPPU-I/VI/2023 ini akan berlangsung selama 14 hari kerja dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2023,” pungkasnya.

Editor: Banu Adikara