Pemilihan Rektor Nuansanya Politis, Jimly: Sebaiknya Diangkat Langsung

JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Profesor Jimly Asshiddiqie, menyatakan mekanisme pemilihan rektor Perguruan Tinggi (PT) di tanah air harus segera dievaluasi.

Jimly yang juga pernah menjadi staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro (1993-1998), mengaku setuju dengan pengembalian kewenangan memilih rektor kepada presiden.

Hal itu, katanya, sebagaimana pernah dilakukan era Mendikbud Wardiman. Sebab, pemilihan rektor pascareformasi lebih kental nuansa politisasinya.

"Keluhan itu sudah lama ini. Sudah 20 tahun ini mengalami politisasi. Kita perlu evaluasi juga mekanisme pemilihan rektor," ujar Jimly sesuai dengan keterangnya, di Jakarta, (2/6)

Sistem politik Indonesia sudah demokratis, maka saatnya lembaga pendidikan tinggi dikembalikan kepada identitasnya sebagai lembaga teknis, bukan lembaga politik.

Sehingga, pemilihan rektor bisa seperti di Amerika Serikat, tidak harus ada proses pemilihan seperti memlilih kepala daerah.

Jimly memaparkan, Di negeri Paman Sam, pemilihan rektor tidak demokratis karena sistem politiknya sudah demokraris. Mereka melihat PT sebagai lembaga teknis pendidikan saja.

Sehingga rektornya bisa siapa saja dipilih oleh kurator. Sebab, rektor berfungsi sebagai manajer. Berbeda dengan dekan yang punya otoritas ilmiah.

"Jadi, dosen, mahasiswa, di Amerika Serikat gak peduli tuh siapa rektornya. Kalau di kita rektor itu seolah-olah kayak apa gitu loh. Jadi kalau disni terlalu politis melihatnya,” ujarnya.

Jimly berharap kampus harus dikembalikan ke habitatnya sebagai lembaga kaum intelektual, memikirkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tidak seperti sekarang, pemilihan rektor yang seolah-olah demokratis, tapi 35 persen kewenangan suara di senat milik menteri.

"Ini sama juga bohong. Maka sudahlah, ndak usah lagi perlakukan perguruan tinggi sebagai lembaga demokrasi, ini bukan lembaga politik. Diangkat saja rektornya langsung," tutur Jimly. (dms/JPG)