Satu Tahun Menjabat Duet Hadi dan Raja di BPN Fokus Suskeskan Tiga Program Ini

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan wakil menterinya Raja Juli Antoni.

JawaPos.com - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan wakil menterinya Raja Juli Antoni menetapkan tiga kebijakan prioritas yang diterapkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan kementeriannya.

"Kebijakan ini tentunya selaras dengan tiga arahan Presiden Jokowi setelah mereka dilantik. Kami jalankan amanah Bapak Presiden Jokowi sepenuh hati, sebab kami tahu, muara kebijakan itu untuk rakyat, dan untuk Indonesia," ujar Menteri Hadi dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (16/6).

Hadi juga menuturkan, selama satu tahun kepemimpinannya di BPN, terhitung sejak, 15 Juni 2022 yang lalu, pihaknya selalu fokus pada tiga kebijakan prioritas. Diantaranya melakukan akselerasi pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan sengkarut sengketa dan konflik agraria serta memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

"PTSL ini merupakan program revolusioner. Hal ini ditandai dengan keberhasilan dalam mengakselerasi pendaftaran tanah yang dulu," ujarnya.

Dijelaskan Hadi, sebelum ada program PTSL hanya menerbitkan 500 ribu sertipikat per tahun. Namun melalui Program PTSL, penerbitan sertipikat tanah melonjak menjadi 7-8 juta sertipikat per tahun. Diketahui terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, dan telah terdaftar 103,1 juta bidang dimana 85,8 diantaranya telah bersertipikat.

"Capaian ini telah berhasil memberikan kontribusi ekonomi nasional senilai 5.574 Triliun rupiah yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP," jelasnya.

Kekompakan Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni juga terlihat dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Setahun kepemimpinannya, mereka telah menyelamatkan 6,7 juta meter yang mana nilainya setara dengan 1,08 Triliun rupiah potensi tanah diserobot oleh mafia tanah.

Diketahui, komitmen pada kinerja juga diterapkan dalam proses redistribusi tanah yang dirasakan oleh rakyat yang tidak punya apa-apa di berbagai wilayah di Indonesia seperti dialami oleh 744 KK yang terhimpun dalam Suku Anak Dalam (SAD 113) yang menerima redistribusi tanah dari Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN setelah mereka berkonflik selama 35 tahun.

Keberhasilan tersebut dijadikan pola kebijakan oleh Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN sehingga mendatangkan keberhasilan-keberhasilan yang lain seperti sebanyak 1.160 rakyat Wonorejo, Blora yang mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka diami sejak tahun 1947.

Dua konflik pertanahan sebelumnya sesungguhnya hanya contoh saja, sebab terdapat konflik lain yang tidak kurang menyedihkan namun akhirnya dapat diselesaikan oleh Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN seperti di Desa Sodong, Pemalang, Desa Ongkaw, MInahasa Selatan, Desa Tambaksari, Pasuruan, atau Para Dosen Universitas Hasanudin akhirnya dapat bernafas lega atas kepastian hukum tanahnya yang harus mereka tunggu selama 40 tahun lamanya.

Ditambah lagi dengan lancarnya, proses pengadaan tanah peruntukan Dermaga Logistik, Fasilitas Bendungan Sepaku-Semoi, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Tempat Pengolahan Sampah dan lain-lain. Dari 12 paket pengadaan tanah di IKN, 6 paket telah berhasil diselesaikan dan 6 paket lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023.

"Memasuki tahun kedua ini kami percaya bahwa dengan komitmen kebijakan untuk rakyat yang diiringi oleh dedikasi para jajaran Kementerian ATR/BPN akan membawa kebijakan tata ruang dan pertanahan dapat memberikan kesejahteraan untuk rakyat dapat diwujudkan," pungkasnya.