Kasus Suap Benur, KPK Akan Panggil Pegawai Divisi Hukum Bank BNI

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pegawai Divisi Hukum Bank BNI kantor pusat, Amanda Tita Mahesa. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Selain Amanda Tita Mahesa, penyidik lembaga antirasuah juga memanggil tiga karyawan swasta yakni Syammy Dusman, Mulyanto dan Asep Abidin Supriatna. Keempat saksi ini akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Edhy Prabowo. ’’Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP,’’ kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, Senin (1/3).

Belum diketahui apa yang bakal didalami tim penyidik KPK terhadap para saksi dalam kasus tersebut. Namun, belakangan KPK mendalami aliran suap benur yang digunakan Edhy Prabowo.

KPK baru menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=0wy9RyOzrKw