Belum Juga Terealisasi, Proyek ERP Terancam Gagal

JawaPos.com - Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) terancam gagal. Buktinya, proyek yang sudah digagas sejak 2012 tersebut tak kunjung terealisasi. Sejumlah pihak pun menganggap Pemprov DKI Jakarta tidak serius menyelesaiakan sistem yang dipercaya dapat mengurai kemacetan lalu lintas itu.

"Sudah lima tahun ERP digaungkan, namun tak kunjung terealisasi. Ini menandakan proyek tersebut terancam gagal," ujar Syaiful Jihad, Direktur Eksekutif Jakarta Publik Service, Selasa (22/8).

Syaiful mengatakan, kemacetan lalu lintas di Jakarta yang semakin parah perlu dicarikan solusi secepatnya. Salah satu yang paling mendesak dilakukan adalah pengendalian lalu lintas dengan menerapkan jalan berbayar ERP. "Bagaimana mau menyelesaikan masalah kemacetan kalau tidak ada kemauan dari pemangku kepentingan," kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah, mengatakan wacana ERP disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Berbagai kebijakan pengendalian lalu lintas seperti sistem ganjil-genap hingga pelarangan sepeda motor, diberlakukan sebagai ‘strategi penambal’ selagi menunggu penerapan ERP. "Insya Allah tahun ini bisa ada pemenangnya (lelang)," kata Andri.

Lelang pengadaan teknologi ERP sudah dibuka sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum juga muncul pemenangnya. Andri enggan menjelaskan perkembangan lelang itu secara rinci.

Ia hanya memastikan ERP menjadi kebijakan utama Pemprov DKI Jakarta yang harus segera diimplementasikan. "Sudah pokoknya jalan terus, nanti kalau saya ngomong, kedengaran, nanti digangguin lagi," tanda dia dilansir Indopos (Jawa Pos Group).

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmo mengatakan lelang ERP kembali dimulai pada 22 Juni 2017.
"Lelang masih berproses saat ini. Pemerintah pusat akan membantu percepatan penerapan ERP. Kami berusaha untuk diterapkan pada 2019," kata Sigit Widjiatmoko di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/8) lalu.